Semuanya bermula dari tuduhan yang menyatakan bahwa Donald Trump meminta bantuan kepada Pemerintah Ukraina agar terpilih kembali pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020.
Perbuatan Donald Trump ini dinilai tidak sepatutnya dilakukan petinggi negara.
Proses yang dialami Donald Trump masih berada dalam tahap awal dari serangkaian proses pemakzulan.
Pada sesi pertama, seperti dilaporkan BBC, (14/11/2019), telah diadakan sesi mendengar kesaksian pada Rabu (13/11) waktu setempat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebuah badan majelis Amerika Serikat yang dikuasai oleh Partai Demokrat.
Sebagai responsnya, Presiden Donald Trump yang berasal dari Partai Republik membantah melakukan kesalahan yang dituduhkan kepadanya.
Rangkaian proses yang dihadapi Donald Trump ini akan menentukan pemakzulan dirinya.
Berikut adalah 8 hal yang perlu diketahui soal isu pemakzulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang Tribunnewswiki.com himpun dari BBC.
Sebelum serangkaian proses pemakzulan dilakukan, Presiden Donald Trump dituduh telah menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk menggali informasi mengenai salah satu bakal calon penantangnya dalam Pilpres AS 2020, Joe Biden, serta putranya, Hunter.
Hunter bekerja untuk sebuah perusahaan Ukraina.
Sedangkan Joe Biden adalah bekas wakil presiden AS pada masa pemerintahan Barack Obama.
Yang menjadi masalah adalah bahwa meminta bantuan entitas asing (luar AS) untuk memenangi pilpres AS adalah tergolong ilegal.
Tuduhan terhadap Donald Trump diajukan oleh seorang pejabat intelijen yang tidak diungkapkan identitasnya.
Pejabat intelijen ini menulis surat yang berisi keprihatinannya kala mendapatkan percakapan telepon antara Donald Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
Dalam transkrip percakapan teleponnya, terungkap Donald Trump mendesak Volodymyr Zelensky untuk melakukan penyelidikan atas tuduhan yang mendiskreditkan Joe Biden dan anaknya, Hunter Biden.
Percakapan Donald Trump dan Volodymyr Zelensky mencuat kala Trump menahan dana bantuan militer ke Ukraina sebesar ratusan juta dollar.
Belakangan, seorang pejabat senior yang tidak diungkap namanya bersaksi bahwa Presiden Trump menegaskan agar Ukraina menginvestigasi Joe Biden jika dana bantuan ingin diberikan.
Namun demikian, Gedung Putih membantah kesaksian tersebut.