Menurut Baidowi, adanya wakil menteri agama bukan sesuatu yang aneh.
Bahkan PPP menyarankan jabatan wakil menteri sebaiknya tidak hanya pada Kementerian Agama saja namun juga kementerian lainnya.
Diantaranya yang disebutkan Awiek adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian ESDM.
"Itu saya kira pos-pos (kementerian) yang membutuhkan sosok wakil menteri untuk menunjang kinerja dari menteri yang ditunjuk ataupun yang dilantik oleh Pak Jokowi kemarin," kata Baidowi.
PPP akui incar jabatan Wakil Menag
Baca: Kabinet Indonesia Maju 2019-2024
Baca: PPP Imbau Jokowi Cari Wakil untuk Menteri Agama Fachrul Razi : Kami Punya Banyak Stok
Kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh Awiek, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengakui jika partainya mengincar jabatan Wakil Menteri Agama.
Dikutip Tribunnewswiki dari Tribunnews.com, penunjukan Wakil Menag belum menemui titik terang lantaran Presiden Jokowi masih menimbang Kementerian mana saja yang diharuskan ada posisi wakil menteri.
Di kabinet sebelumnya, menteri agama menjadi jatah PPP, namun karena Fachrul Razi telah ditunjuk, kursi Menag memang sudah tak bisa lagi diubah.
"Barangkali kalau Pak Jokowi berbaik hati, nanti diberi wakil menteri agama kalau memang ada wakil menteri dan di situ juga ada ya, kita berterima kasih," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Menurut Arsul, masih banyak kader PPP yang selama ini memiliki hubungan erat dengan Kementerian Agama.
Jika pada akhirnya diberikan, Arsul menyebut sosok Zainut Tauhid bisa mengisi pos tersebut.
Sebab, menurut Arsul, Zainut Tauhid sudah malang melintang dalam beberapa jabatan yang terkait dengan keagamaan.
"Saya kira kalau di Wamen misalnya seperti Pak Zainut Tauhid. Beliau tiga periode menjadi anggota DPR RI, wakil ketua umum MUI, dulu waktu mudanya jadi ketua umum IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama). Jadi, cukup mumpuni lah," kata Arsul.
Kendati demikian, Arsul menegaskan tak mempermasalahkan jika jabatan itu tak didapat PPP karena penentuan wamen juga merupakan hak prerogatif presiden.
"Kalau enggak ya enggak usah mutung (ngambek) ya. Enggak marah-marah-marah kemudian mengancam cabut dukungan ke Pak Jokowi dan sebagainya, saya kira enggak usah," ucap Arsul.