Di Tahun 2014, Gerindra kembali menjadi oposisi.
Hal ini setelah Gerindra gagal memenangkan pasangannya, Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014.
Prabowo-Hatta kalah atas Jokowi-Jusuf Kalla yang diusung PDIP bersama sejumlah partai lainnya.
3. Gabung dengan PDIP, Gerindra Pilih Masuk ke Pemerintahan
Meski menjadi rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Gerindra akhirnya memutuskan untuk masuk dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Sebelum resmi mengumumkan masuk pemerintahan, Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra telah melakukan pertemuan dengan Megawati Seokarnoputri pada 24 Juli 2019 lalu.
Baca: Wishnutama Disebut Akan Jadi Menteri di Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Ini Kata Anji
Prabowo juga bertemu dengan petinggi parpol koalisi pendukung Jokowi-Amin lainnya seperti Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar.
Hari ini, Senin (21/10/2019), Prabowo resmi mengumumkan partainya masuk ke dalam pemerintahan dengan menjadi menteri di Kabinet Jokowi-Amin.
Menurut Prabowo, ia bakal menjadi menteri di bidang pertahanan.
Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin jika semua mendukung pemerintah.
Sinyal tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Maruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya Paloh.
Padahal, selama masa kampanye, Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang mendukung Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019.
Menurut Surya Paloh, koalisi gemuk yang ada di pemerintahan dinilainya tidak akan baik untuk negara demokrasi.
"Kita harus menjaga sistem checks and balance. Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki," kata Surya Paloh.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin menilai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin terlihat mulai tidak solid.
Menurut Ujang, pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem menyiratkan hal tersebut.
"Iya, betul (koalisi Jokowi-Ma'ruf terlihat tidak solid)," ujar Ujang di Jakarta, Senin (21/10/2019).
Menurut Ujang, pernyataan Surya Paloh menjadi peringatan terhadap Jokowi yang mengakomodir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke dalam kabinet.
Baca: Delapan Wajah Baru yang Akan Jadi Menteri Kabinet Jokowi Jilid II, Nadiem Makarim hingga Prabowo
Selain itu, kata dia, bisa jadi karena Jokowi tidak memberikan posisi Jaksa Agung kepada Nasdem, tetapi diberikan kepada profesional.
"Ini berbahaya bagi Jokowi karena selama lima tahun, Nasdem tahu kelemahan-kelemahan Jokowi dari dalam," tandas dia.
Menurut Ujang, Surya Paloh dan nasdem memiliki peran sangat sentral dalam mendukung dan mengawal Jokowi selama lima tahun pertamam.
Namun pada Pilpres 2019, kata dia, Nasdem perannya merasa dikurangi oleh Jokowi.
"Karena itu, Nasdem saat ini sering mengkritik Jokowi. Bahkan siap untuk menjadi oposisi. Namun dugaan saya. Nasdem tetap akan dikoalisi Jokowi namun minta perannya lebih besar lagi seperti pada periode pertama," ungkap dia.