Keputusan Gerindra untuk masuk dalam pemerintahan disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto setelah memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (21/10/2019) sore.
Menurut Prabowo, dirinya diminta oleh Jokowi menjadi menteri di bidang pertahanan.
"Saya baru saja menghadap bapak Presiden yang baru kemarin dilantik."
"Saya bersama Edhy Prabowo kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu."
Prabowo menyatakan bakal bekerja sekeras mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Selain dirinya, Prabowo memastikan Edhy Prabowo yang datang bersamanya juga bakal menjabat menteri di Kabinet Jilid II Jokowi.
Namun, posisi apa yang bakal dijabat Edhy akan disampaikan langsung oleh Jokowi saat pengumuman Kabinet pada Rabu nanti.
Bergabungnya Gerindra ke pemerintahan melalui jalan panjang.
Gerindra tercatat tiga kali kalah dalam Pilpres.
1. Berdiri Tahun 2008
Partai Gerindra berdiri pada 6 Februari 2008.
Mengutip laman resmi Partai Gerindra, perumusan Partai Gerindra dimulai Desember pada 2007 oleh sejumlah orang yang membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Mereka yakni Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Haris Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto dan Prof Suhardi.
Baca: Ditanya Soal Posisi Menteri Kabinet Jokowi, Wishnutama Singgung Soal Peningkatan Devisa Negara
2. Mesra dengan PDIP dan Menjadi Oposisi di 2009
Setahun setelah berdiri, Gerindra mesra dengan PDIP yang menjadi oposisi.
Gerindra dan PDIP kemudian mengusung Megawati-Prabowo dalam Pilpres 2009.
Keduanya bertarung dalam Pilpres melawan calon incumbent Susuilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono.
Pilpres 2009 itu diikuti tiga pasnagan Capres yakni Megawati-Prabowo, SBY-Boediono dan Wiranto-Jusuf Kalla.
Sayangnya, dalam Pilpres 2019 itu, Megawati-Prabowo kalah lantaran hanya meraih 26,79 persen suara.
PDIP dan Gerindra sama-sama menjadi oposisi dengan tidak masuk dalam pemerintahan.
2. Berseberangan dengan PDIP dan Menjadi Oposisi 2014