Padahal pada 2014 silam, Presiden Jokowi menggandeng KPK untuk mengecek rekam jejak calon menteri yang akan dimasukkannya dalam kabinet kerja jilid I.
Terkait dengan hal ini, Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengungkapkan harapannya agar nama-nama yang dipilih Jokowi nanti merupakan sosok yang berintegirtas.
“Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode Syarif dikuti Tribunnewswiki dari Kompas.com.
Lebih lanjut, Laode Syarif juga mengatakan tidak akan memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan menteri karena presiden punya hak prerogative terkait hal ini.
Laode juga percaya bahwa Jokowi akan memilih orang-orang cakap dan berintegritas untuk memegang jabatan menteri di kabinet kerja II.
Baca: CALON MENTERI Jokowi, Prabowo Subianto Disebut Gantikan Wiranto sebagai Menkopolhukam
Baca: Jokowi Sebut Susunan Kabinet Rampung, Akui Kemungkinan Perubahan Susunannya setelah Bertemu SBY
"Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar Laode.
Sikap Jokowi yang tidak melibatkan KPK dalam penjaringan nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin ini disayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Dikutip dari Kompas.com, Koordinator Divisi Korupsi ICW, Donal Fariz mengatakan jika langkah yang diambil Jokowi ini justru akan merugikan Jokowi sebagai presiden.
"Kita menyayangkan Presiden Jokowi tak konsisten dengan pola-pola penyusunan kabinet," kata Donal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
"Tetapi itu dampaknya bukan kepada KPK, tapi kepada Jokowi," lanjutnya.
Lebih lanjut, Donal mengatakan jika hal ini mungkin juga dilatarbelakangi hubungan Jokowi dan KPK yang terlihat merenggang.
"Menurut saya, (itu) sinyal bahwa komuniksi presiden dengan KPK itu terganggu atau dalam fase yang buruk," ujar Donal dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com.
Adapun kerenggangan hubungan Presiden dengan KPK, menurut Donal, disebabkan karena pemerintah tidak terbuka.
Donal menambahkan bahwa KPK telah berkali-kali meminta pemerintah untuk dilibatkan dalam revisi UU KPK.
Tapi, nyatanya pemerintah tetap bergeming.
"Jadi kan di level istana sebenarnya komunikasi ini tersumbat. Bukan di level presiden loh, itu penting membedakannya. Di level istana menurut saya komunikasinya tersumbat, bukan di level pimpinan," kata Donal.
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu protes jika tak lagi dilibatkan dalam pemilihan menteri untuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca: Prediksi Menteri Kabinet Jokowi-Ma’ruf, Bakal Diisi Anak Presiden hingga Pengusaha Muda
Baca: Jokowi Diminta Pertahankan 7 Menteri Ini, Dianggap Kerja Bagus saat Jadi Menteri: Siapa Saja Mereka
Sebab, kewenangan dalam memilih menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.