Abraham Samad menjelaskan, ada 11 syarat untuk menjadi capim yang diatur dalam Undang-Undang KPK.
Salah satu syaratnya adalah melaporkan harta kekayaan.
Syarat melaporkan harta kekayaan itu bukan hanya bagi calon yang berstatus sebagai penyelenggara negara.
“Bukan khusus penyelenggara negara, tetapi semua capim, termasuk yang sipil. Begitu pula pada saat saya dulu mendaftar capim KPK, yang saat itu posisi saya bukan penyelenggara negara,” kata Samad.
Baca: Pimpinan KPK Serahkan Mandat, Pengamat: Ini Tamparan Keras bagi Presiden
Abraham Samad juga mempertanyakan wacana pembentukan dewan pengawas KPK yang diatur dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Dewan pengawas, ini makhluk apalagi ini? Jangan-jangan ini makhluk yang turun dari luar angkasa namanya dewan pengawas," kata Samad dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).
Samad memahami bahwa dewan pengawas dibentuk untuk mengawasi pimpinan KPK, agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh KPK.
Namun, Samad berpendapat, KPK sudah memiliki sistem saling kontrol di dalam tubuh KPK.
Baca: Revisi UU KPK, Said Didu Kritik Jokowi, Mahfud Bela Jokowi: Saya Kira Pak Didu Keliru
4. Mahfud MD: Komisioner KPK tak bisa serahkan mandat ke Presiden
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahmud MD menyampaikan, Komisioner KPK tidak bisa menyerahkan mandat kepada presiden.
Alasannya, secara hukum, komisioner KPK bukan mandataris presiden. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta, Minggu (15/09/2019).
“Terakhir itu ada berita bahwa pimpinan KPK menyerahkan mandat kepada presiden sehingga KPK secara yuridis dianggap tidak ada yang memimpin. Dan rakyat resah, bagimana nasib perkara-perkara yang sudah berjalan dan sebagainya,” ujar Mahfud MD.
Mahfud menambahkan, Presiden tidak pernah memberikan mandat kepada komisioner KPK.
“Secara hukum, komisioner KPK itu bukan mandataris presiden. Presiden tidak pernah memberikan mandat kepada dia,” katanya.
Baca: Cerita Saut Situmorang, Diajak Makan Pecel Setelah Mengundurkan Diri dari Pimpinan KPK
5. Saut Situmorang soal masa depan nasib KPK
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, menjelaskan, semua pihak seharusnya duduk bersama untuk membahas masa depan KPK usai tiga orang pimpinan KPK menyerahkan mandat ke presiden.
"Ada kaitan seperti saya bilang di panggung supaya KPK tidak jadi dongeng. Artinya begini nanti kita tunggu saja seperti apa stepnya ke depan beberapa hari kedepan ini saya pikir nanti ada posisi dimana semua pihak harus duduk ya baik baik," kata Saut usai mengisi Pagelaran Dongeng di Hutan Pinus, Mangunan, Bantul, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).
Menurut dia, semua pimpinan KPK memiliki perhitungan tersendiri saat menyerahkan mandat kepada presiden.