Sebelum ditetapkan sebagai calon ibu kota negara baru, Kabupaten Penajam Paser Utara kerap dicap sebagai daerah yang tertinggal.
Tidak hanya itu, Abdul Gafur juga mengatakan PPU seperti kabupaten yang dianaktirikan.
“Kami melihat antusiasme masyarakat sangat welcome ada perubahan di PPU. Seperti yang kita tahu PPU adalah daerah yang tertinggal, bukan seperti kota. Kami ini seperti kabupaten yang dianaktirikan. Saat disebut PPU pemindahannya, kami sangat bersyukur,” ungkap Abdul, Senin (26/8/2019).
Karena itu, ia mengaku sangat mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Dia juga menyampaikan bahwa PPU telah siap 100 persen untuk mendukung keputusan Presiden Jokowi tersebut.
Lebih lanjut, dia mengatakan rencana ini perlu didukung dengan penyatuan pemikiran antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di PPU untuk mendukung rencana pemindahan itu.
Pihaknya juga sudah mulai mengamankan lahan di sekitar lokasi yang merupakan tanah negara.
Menurut Abdul Gafur, semua masyarakat PPU juga menerima dengan baik keputusan ini dan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.
Baca: Kabupaten Penajam Paser Utara
Pihaknya bahkan telah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektar untuk lahan calon ibu kota negara baru nantinya.
Abdul menjelaskan luas PPU, 3.333,06 kilometer persegi.
Jadi, kabupaten termuda kedua di Kaltim ini memiliki lahan luas.
Namun, jumlah penduduk hanya berkisar 160.000-170.000 dibagi dalam empat kecamatan.
Sementara, ketersediaan infrastruktur di PPU pun memadai.
Saat ini pembangunan Jembatan Pulau Balang Balikpapan sedang dalam pengerjaan.
Diperkiraan tahun depan proyek ini selesai dikerjakan.
Selain itu ada proyek pembangunan jembatan tol penghubung dari titik Nipah-nipah, Kabupaten PPU menuju Melawai, Kota Balikpapan.
Tak lupa pemerintah daerah, kata dia juga harus mendorong pembangunan sumber daya manusia di PPU sebagaimana proyek nasional Jokowi lima tahun ke depan.
“Tak ketinggalan kami juga pacu pembangunan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.