Adapun wilayah pastinya yaitu meliputi dua kabupaten, di antaranya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ada fakta menarik tentang calon ibu kota negara baru ini.
Dikutip dari Kompas.com, Selasa (3/9/2019), Bupati PPU, Abdul Gafur Masud mengatakan bahwa masih banyak buaya liar yang hidup di wilayah PPU.
Abdul Gafur mengatakan buaya liar ini hidup di sungai-sungai yang masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur.
Buaya liar ini paling banyak terdapat di daerah Maridan.
Maridan sendiri merupakan sebuah kelurahan di kecamatan Sepaku, lokasi yang digadang-gadang menjadi ibu kota negara.
“Itu yang banyak (buaya) di daerah operasi PT ITCI Sepaku,” ungkap Abdul, Senin (2/9/2019).
Baca: Bupati Muara Enim Kena OTT KPK, Diduga Terkait Proyek di Dinas PU
PT ITCI adalah perusahaan HPH yang disebut-sebut milik adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.
Abdul mengatakan, pihaknya telah memasang plang peringatan tanda bahaya buaya.
“Masyarakat di sana (PPU) sudah tahu lokasi-lokasi yang ada buaya,” kata Abdul.
Tak hanya PPU, hampir semua sungai yang ada di Kaltim merupakan habitat buaya.
Hal ini, kata Abdul sudah terjadi cukup lama.
Namun, kadang ada kejadian seperti buaya mengganggu atau pun mengigit masyarakat.
Hingga saat ini belum ada penangkaran Buaya di PPU.
Buaya-buaya masih hidup liar di sungai-sungai.
“Jadi kita berteman saja, selama kita tidak ganggu enggak ada masalah. Tapi perlu hati-hati. Kita perlu waspada. Di sisi lain kita juga perlu melestarikan ekosistem alam dan satwanya,” jelasnya.
Selain di Kelurahan Maridan, lokasi lain yang juga hidup buaya yakni di Pulau Balang di Kabupaten PPU.
Presiden Jokowi menunjuk Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanagara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menggantikan Jakarta.
Pemerintah pusat dan daerah tengah merampungkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Baca: 6 Cara Atasi Kantuk saat Bekerja, dari Dengarkan Musik hingga Ngemil
Sebelum ditetapkan sebagai calon ibu kota negara baru, Kabupaten Penajam Paser Utara kerap dicap sebagai daerah yang tertinggal.
Tidak hanya itu, Abdul Gafur juga mengatakan PPU seperti kabupaten yang dianaktirikan.
“Kami melihat antusiasme masyarakat sangat welcome ada perubahan di PPU. Seperti yang kita tahu PPU adalah daerah yang tertinggal, bukan seperti kota. Kami ini seperti kabupaten yang dianaktirikan. Saat disebut PPU pemindahannya, kami sangat bersyukur,” ungkap Abdul, Senin (26/8/2019).
Karena itu, ia mengaku sangat mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Dia juga menyampaikan bahwa PPU telah siap 100 persen untuk mendukung keputusan Presiden Jokowi tersebut.
Lebih lanjut, dia mengatakan rencana ini perlu didukung dengan penyatuan pemikiran antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di PPU untuk mendukung rencana pemindahan itu.
Pihaknya juga sudah mulai mengamankan lahan di sekitar lokasi yang merupakan tanah negara.
Menurut Abdul Gafur, semua masyarakat PPU juga menerima dengan baik keputusan ini dan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.
Baca: Kabupaten Penajam Paser Utara
Pihaknya bahkan telah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektar untuk lahan calon ibu kota negara baru nantinya.
Abdul menjelaskan luas PPU, 3.333,06 kilometer persegi.
Jadi, kabupaten termuda kedua di Kaltim ini memiliki lahan luas.
Namun, jumlah penduduk hanya berkisar 160.000-170.000 dibagi dalam empat kecamatan.
Sementara, ketersediaan infrastruktur di PPU pun memadai.
Saat ini pembangunan Jembatan Pulau Balang Balikpapan sedang dalam pengerjaan.
Diperkiraan tahun depan proyek ini selesai dikerjakan.
Selain itu ada proyek pembangunan jembatan tol penghubung dari titik Nipah-nipah, Kabupaten PPU menuju Melawai, Kota Balikpapan.
Tak lupa pemerintah daerah, kata dia juga harus mendorong pembangunan sumber daya manusia di PPU sebagaimana proyek nasional Jokowi lima tahun ke depan.
“Tak ketinggalan kami juga pacu pembangunan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.