Ir. Prasetyo Boeditjahjono, M.M. (Mantan Direktur Jenderal Perkeretapian)

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ir. Prasetyo Boeditjahjono, M.M. adalah mantan Direktur Jenderal Perkeretapian.

Prasetyo Boeditjahjono lahir di Surabaya pada 21 November 1959.

Pria yang saat ini berusia 65 tahun ini dilantik menjadi Direktur Jenderal Perkeretapian pada 16 Mei 2016 silam.

Prasetyo Boeditjahjono berhasil meraih gelar sarjana di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 1985.

Prasetyo Boeditjahjono juga merupakan lulusan Institut Teknologi Surabaya jurusan Teknik Sipil dan lulusan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. 

Di tahun 1999, Prasetyo Boeditjahjono pun mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun.

Nama Prasetyo Boeditjahjono diketahui sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian yang menggantikan Hermanto Dwiatmoko.

Sebagai Direktur Jenderal, Prasetyo Boeditjahjono fokus pada kereta cepat dan kereta Trans Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 

Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung tentang dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa.

Sosok yang pernah berperan besar dalam dunia perkeretaapian Indonesia tersebut saat ini ditahan untuk 20 hari ke depan atas dugaan keterlibatannya dalam pengaturan konstruksi proyek bernilai triliunan rupiah. (1)(2)(3)

Baca: KAI Tebar Diskon Tiket Kereta Api di Acara LPS Travel Fair 2024, Catat Tempat dan Waktunya

Ir. Prasetyo Boeditjahjono, M.M. menempuh pendidikan sampai dengan jenjang magister.

Prasetyo Boeditjahjono meraih gelar sarjana di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) pada 1985 silam. 

Lalu, Prasetyo Boeditjahjono meraih gelar master pada program studi Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2006. (4)

Baca: Rekrutmen KAI Properti: Dibutuhkan Kandidat untuk Mengisi Posisi Project Management Officer

Prasetyo Boeditjahjono tercatat pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Kemenhub dengan perpindahan tugas dan promosi jabatan yang relatif cepat.

Prasetyo Boeditjahjono pun sempat menduduki jabatan sebagai Direktur Keselamatan Perkeretaapian selama 1,5 bulan yaitu pada 6 Oktober hingga 16 November 2015.

Kemudian, Prasetyo Boeditjahjono menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api selama 1,5 bulan, tepatnya pada 16 November 2015 samapi dengan 5 Januari 2016.

Selanjutnya Prasetyo Boeditjahjono pindah tugas sebagai Direktur Prasarana Perkeretaapian pada periode 5 Januari hingga 16 Mei 2016 selama lebih kurang 4,5 bulan.

Setelah meletakkan jabatannya sebagai Direktur Prasarana Prasarana Perkeretaapian, di hari yang sama, Prasetyo Boeditjahjono langsung dilantik sebagai Dirjen Perkeretaapian, menggantikan Hermanto Dwiatmoko.

Pada tahun 2017, jabatan Prasetyo sebagai Dirjen Perkeretaapian digantikan oleh Budi Karya Sumadi, yang saat ini menjadi Menteri Perhubungan.

Sementara itu, Prasetyo Boeditjahjono pindah tugas menjadi Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Kemenhub.

Prasetyo Boeditjahjono diberhentikan dari jabatannya sebagai Dirjen Perkeretaapian pada tahun 2017 oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Prasetyo Boeditjahjono dialihkan mengisi posisi Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Kementerian Perhubungan. (4)(5)

Dalam laporan harta kekayaannya kepada KPK pada 5 April 2019 untuk tahun periodik 2018 sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan, Prasetyo melapor punya harta Rp 2.586.667.618

Simak inilah rincian harta kekayaan Prasetyo Boeditjahjono :

Tanah dan bangunan di Bekasi dan Surabaya senilai Rp 1.090.000.000

Alat transportasi dan mesin yakni Toyota Alphard 2012 senilai Rp 624.811.284

Harta bergerak lainnya: Rp 590.000.000

Kas dan setara kas: Rp 413.856.334

Utang: Rp 132.000.000

Total: Rp 2.586.667.618 (5)

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat pada Minggu (3/11/2024).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, Prasetyo ditangkap terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa.

Proyek jalur kereta api Besitang-Langsa ini sebagai bagian dari proyek Trans Sumatera Railways oleh Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan.

Qohar menambahkan, kasus ini terjadi antara tahun 2017-2023 dengan total kerugian negara mencapai Rp 1,15 triliun.

Sementara proyek pembangunan itu mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Saudara PB pada saat itu, menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Kemenhub tahun 2016-2017, dan terakhir Saudara PB menjabat sebagai ahli menteri bidang teknologi, lingkungan dan energi pada Kemenhub RI,” kata Qohar dikutip dari Kompas.com, Minggu (3/11/2024).

Prasetyo Boeditjahjono resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari.

Ia disangkakan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kronologi korupsi eks Dirjen KA Prasetyo Boeditjahjono
Dilansir dari Kompas.com, Minggu (3/11/2024), kasus korupsi yang dilakukan oleh PB bermula ketika BTP Kelas 1 Medan memulai pembangunan jalur kereta api tersebut.

Dalam pelaksanaannya, PB memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial NSS untuk memecah proyek konstruksi tersebut menjadi 11 paket.

Dia lalu meminta kepada kuasa pengguna anggaran berinisial NSS untuk memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang. 

Kemudian, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa berinisial RMY menggelar tender proyek tanpa kelengkapan dokumen teknis yang disetujui pejabat teknis.

Proses kualifikasi pengadaan proyek ini juga dilakukan melalui metode yang bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.

“Dalam pelaksanaannya, diketahui pembangunan Jalan KA Besitang tidak didahului studi kelayakan, tidak terdapat dokumen trase jalur kereta api yang dibuat Kemenhub,” ujar Qohar.

Tak hanya itu, konsultan pengawas, KPA, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sengaja memindahkan jalur kereta api yang dibangun.

Kondisi tersebut membuat jalur kereta api tersebut tidak sesuai dengan dokumen desain dan kelas jalan.

“Sehingga jalur kereta api Besitang-Langsa mengalami amblas atau penurunan tanah dan tidak berfungsi atau tidak dapat terpakai,” terang Qohar.

Tidak hanya terkait proses tender, PB juga disebut menerima fee sebesar Rp 1,2 miliar dari seorang kontraktor berinisial AAS dan Rp 1,4 miliar dari PT WTJ. (6)

(TRIBUNNEWSWIKI/Kaa)