lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Belum gagal, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai masih bisa maju pada Pilgub DKI Jakarta 2024 jika satu hal ini terjadi.
Di ujung tanduk, Anies Baswedan kemungkinan besar memang tak bisa maju dalam Pilkada Jakarta 2024.
Itu disebabkan PKB partai terakhir yang mampu mencukupkan kursi Anies Baswedan memilih untuk berlabuh mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
Kini, hanya tersisa PDIP yang memiliki 15 kursi di DPRD Jakarta.
Namun, syarat minimal untuk mengusung cagub-cawagub adalah 22 kursi.
Sementara PDIP dipastikan tidak bisa koalisi musabab seluruh partai sudah diborong masuk KIM Plus untuk mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Kendati demikian, pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengatakan, PDI-P masih mungkin mendapatkan rekan koalisi untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.
Baca: Cak Imin Minta Anies Sabar
Secara spesifik, Dedi menyebut partai politik yang masih berpeluang berkoalisi dengan PDI-P adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meski kini partai tersebut berkoalisi dengan 11 partai lainnya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
"Sebenarnya, selama belum didaftarkan ke KPU, masih mungkin bagi parpol mengubah pilihannya, PKB bisa saja masih setengah hati (dengan KIM)," kata Dedi, dikutip dari Kompas.com, Senin (19/8/2024).
Dedi menuturkan, sejauh ini memang ada kesan bahwa PKB tersandera politik karena tengah berkonflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Namun, hal itu tak menutup kemungkinan bagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk secara tiba-tiba berani membawa gerbong partainya memilih bersama PDI-P.
"Bukan tidak mungkin jika secara tiba-tiba Muhaimin miliki keberanian bersama PDI-P," ujar dia.
"Mengapa harapan lebih mungkin ke PKB, karena sejauh ini yang potensial berani melawan dominasi adalah PKB," kata dia.
Akan tetapi, kata Dedi, keberanian Cak Imin bisa saja tak muncul apabila andil kekuasaan begitu kuat mengatur konflik PKB dan PBNU.
Baca: Komjen Ahmad Luthfi dan Kaesang Resmi Maju Pilgub Jateng 2024, Didukung NasDem dan KIM Plus
Kecil kemungkinan pula PKB dan PDI-P bersama apabila elite PKB tersandera "kasus hukum".
Lepas dari itu, ia juga menilai PKB harus hati-hati terhadap pilihan politiknya jika bersama PDI-P.
Sebab, tak dipungkiri, menurut dia, PKB juga salah satu partai potensial yang bisa dibuat seperti Partai Golkar.
Adapun Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mundur dan dikaitkan dengan kasus hukum.
"Karena bukan tidak mungkin, PKB potensial di-"Golkar"-kan jika berupaya tidak mengikuti arus utama (penguasa)," ujar Dedi.
Sebelumnya, Nasdem dan PKS sempat memberi harapan ke Anies Baswedan.
Mereka sempat mengelurkan pernyataan bakal mengusung Anies di Pilkada Jakarta, namun semua hanya harapan kosong.
Baca: Ridwan Kamil-Suswono Resmi Maju Pilgub DKI, Didukung Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem, hingga PPP
Namun, perkembangan politik yang dinamis, kini Anies ditinggalkan NasDem, PKB dan PKS.
Sebagai harapan terakhir adalah PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini bahkan sudah memasangkan Anies dengan Hendrar Prihadi.
Namun, ada syaratnya, yakni asal ada mitra koalisi. Realita politik, saat ini 12 parpol sudah mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
Lalu, PDIP mau koalisi dengan siapa? Berarti Anies jadi Korban PHP lagi?
"Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain, sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
"Kalau peluangnya dapat, kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua," imbuhnya.
Menurut Said, Anies dan Hendrar sudah bersedia untuk diduetkan dan dicalonkan oleh PDIP.
Said pun mengakui bahwa upaya mengusung Anies-Hendrar tidak mudah, karena tiket pencalonan sudah habis diborong oleh Ridwan Kamil-Suswono.
Sementara, PDIP mesti berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur karena kursi PDIP di DPRD DKI Jakarta tidak memenuhi ambang batas pencalonan.
"Tapi kalau toh pada akhirnya kami tidak bisa, katakanlah karena sudah KIM Plus terkonsolidasi, kami tidak punya kawan lagi untuk maju, ya apa boleh buat?" kata Said.
Apabila itu terjadi, Said menyatakan, PDIP bakal memilih untuk tidak mencalonkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024.
Ketua DPP PDIP Adian Napitupulu pun menegaskan, PDIP tidak akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono.
Menurut dia, deklarasi Ridwan Kamil-Suswono yang tidak mengikutsertakan PDIP menandakan PDIP tidak bisa diperjualbelikan.
"PDI Perjuangan is not for sale,” kata Adian.
PDIP dikunci
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berpandangan, terbentuknya koalisi besar yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono merupakan upaya untuk mengunci PDIP agar tidak bisa mencalonkan jagoannya pada Pilkada Jakarta.
“Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi maka PDIP secara otomatis tidak bisa mencalonkan,” ujar Djarot.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun menduga, diborongnya tiket pencalonan Pilkada Jakarta itu bertujuan untuk membawa Ridwan Kamil-Suswono menjadi calon tunggal atau melawan kotak kosong.
Selain itu, ia juga curiga bahwa Ridwan Kamil-Suswono bakal berhadapan dengan calon dari jalur perseorangan yang sengaja dimajukan sebagai 'boneka'.
"Kalau begitu, kami tantang, apakah berani pasangan yang deklarasi dengan memborong semua partai itu melawan kotak kosong? Ya, melawan kotak kosong," ujar Djarot.
Ia pun menegaskan, PDIP akan melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat, karena Jakarta adalah cermin perpolitikan nasional.
“Jakarta menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi kami akan posisi itu, dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang mana rakyat menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, utamanya di Jakarta,” ucapnya.
Masih ada peluang
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah berpandangan, PDIP masih punya peluang untuk mengusung Anies pada Pilkada Jakarta.
Menurut dia, PDIP bisa saja berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meski PKB sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil-Suswono.
Pasalnya, Dedi menilai, dukungan PKB kepada pasangan tersebut masih setengah hati.
"Sebenarnya, selama belum didaftarkan ke KPU, masih mungkin bagi parpol mengubah pilihannya, PKB bisa saja masih setengah hati (dengan KIM)," kata Dedi kepada Kompas.com.
Dedi berpandangan, dukungan PKB ke Ridwan Kamil-Suswono dipengaruhi oleh konflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ia menilai, apabila tidak ada andil kekuasaan yang begitu kuat cawe-cawe dalam konflik antara PKB dan PBNU, tidak mustahil PKB membelokkan arah dukungannya.
"Mengapa harapan lebih mungkin ke PKB, karena sejauh ini yang potensial berani melawan dominasi adalah PKB," katanya.
Namun, sebaliknya, PKB pun bakal terus bersama KIM Plus apabila ada elitenya yang tersandera kasus hukum.
"Karena bukan tidak mungkin, PKB potensial di-"Golkar"-kan jika berupaya tidak mengikuti arus utama (penguasa)," ujar Dedi.
(tribunnewswiki.com/kompas.com/tribun network)
Baca lebih lengkap seputar berita terkait lainnya di sini
