Ketua Fraksi PKS menilai pernyataan AHY tersebut sebagai hal yang wajar karena calon presidennnya keluar sebagai pemenang.
Baca: Golkar Minta Jatah 5 Menteri ke Prabowo, Gerindra Siap Beri Lebih: Kita Lihat Dukungan Waktu Pilpres
"Wajar kalau Mas AHY senang bergabung dengan KIM karena capresnya menurut keputusan KPU menang, meskipun masih ada ruang gugatan di MK," ujar Jazuli.
Ia menyebutkan, semua partai politik punya hak masing-masing dalam menentukan koalisi tempat mereka bergabung.
Demokrat dikhianati
Demokrot awalnya berada di kubu Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS.
Koalisi ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Saat itu, AHY sebagai kandidat terkuat sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies.
Namun di tengah perjalanan terjadi keguncangan politik.
Nasdem main mata dan bermanuver dengan PKB.
Baca: Pakar IT PDIP Ungkap Pilpres 2 Putaran, Hasto: Prabowo-Gibran 43 Persen, Ganjar-Mahfud 33 Persen
Kedua partai itu kemudian mendeklarasikan pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Pilpres.
Padahal awalnya Muhaimin sudah menjalin kerja sama dengan Partai Gerindra dan sepakat mengusung Prabowo sebagai Presiden dan membangun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Ini adalah koalisi pertama yang terbentuk di Pilpres 2024.
Namun, nama Cak Imin tak kunjung dideklarasikan sebagai pendamping Prabowo.
Terlebih PAN dan Partai Golkar bergabung ke KKIR.
Hal itu yang membuat PKB akhirnya bergabung dengan koalisi perubahan. Hengkangnya PKB membuat KKIR berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Sementara itu Partai Demokrat yang merasa dikhianati kemudian hengkang dari koalisi perubahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran.
PKS sempat ragu, sebelum akhirnya tetap setia mengusung Anies.
Seperti diketahui pasangan Prabowo-Gibran pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
(tribunnewswiki.com/wartakotalive.com)
Baca lebih lengkap seputar berita terkait lainnya di sini