Mahfud MD Ogah Ikut-ikut soal Hak Angket yang Diusulkan Ganjar: Saya Tidak Ingin Tahu

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ikut campur terkait dengan usulan hak angket yang disampaikan koleganya, Ganjar Pranowo.

Mahfud juga menyebut bahwa hak angket yang digunakan untuk menelusuri dugaan kecurangan Pilpres 2024 tidak perlu mendapat dukungan dari dirinya.

Ia menyampaikan hal tersebut setelah menerima kunjungan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di kediamannya, di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Februari 2024.

"Saya nggak tahu, karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai," kata Mahfud, dikutip dari Kompas.tv.

"Apakah partai itu menggertak apa ndak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga, makanya saya nggak mau ikut-ikut," sambungnya.

Cawapres nomor urut 03 itu menjelaskan, pembicaraan soal usulan menggunakan hak angket bukanlah ranahnya sebagai paslon.

Menurut dia, hal itu merupakan ranah dari partai politik yang menginginkan.

Baca: Terjawab Siapa Ayah Arlo Febrian Korban Bully Geng Tai di Binus, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

Mahfud MD juga menyampaikan bahwa terkait dengan usulan hak angket ini tidak ada keharusan parpol pengusung untuk berkoordinasi kepada paslon.

"Nggak ada keharusan, paslon itu kan di luar partai, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya, itu kan partai, partai itu ya DPR, DPR itu kan nanti partai-partai. Saya tidak akan berkomentarlah soal hak angket, hak interpelasi itu, urusan partai-partai, mau apa ndak," ujar Mahfud.

"Kalau ndak mau juga, saya juga ndak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon saja, mengantarkan sampai ada ketukan terakhir dari KPU, ini yang sah," jelasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo setuju dan mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mendorong DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara Pemilu.

Ia juga mengatakan, bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.

"Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali, jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya iya," kata Ganjar kepada awak media di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

Baca: Terkuak Keluhan Vincent Rompies soal Legolas, Kini di-DO Binus, Respons Desta Bikin Orang Tersenyum

Menyikapi hal itu, kata dia, maka perlu dilakukan pengawasan. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara Pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik.

"Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi," ungkapnya.

Untuk itu, politikus berambut putih itu mendorong DPR untuk mengambil sikap dengan memanggil penyelengara Pemilu.

"Minimum sebenarnya komisi II memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu," tandasnya.

(tribunnewswiki.com/Rakli Almughni)

Baca lebih lengkap seputar berita terkait lainnya di sini