lihat foto
Ia lalu meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).
Pada saat yang sama ia juga kuliah Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM).
Di Fakultas Hukum, Mahfud MD mengambil jurusan Hukum Tata Negara.
Padahal, ketika itu ayahnya sudah pensiun.
Untuk membiayai dua kuliahnya, Mahfud MD aktif menulis di surat kabar umum seperti Kedaulatan Rakyat agar mendapat honorarium.
Ia juga sibuk berburu beasiswa.
Sebagai mahasiswa terbaik, Mahfud MD berhasil mengantongi beasiswa Rektor UII, beasiswa Yayasan Dharma Siswa Madura, juga beasiswa Yayasan Supersemar.
Mahfud MD mendapat beasiswa penuh dari UII untuk melanjutkan program pasca sarjana di UGM.
Ketika itu, ia mengambil studi ilmu politik.
Baca: Megawati Sebut Arah Pemilu Bergeser dan Rakyat Terintimidasi, Mahfud : Biasa Saja
Ia kembali mendapat beasiswa dari Yayasan Supersemar dan dari Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan S3.
Ia kembali mendalami ilmu hukum tata negara ketika mengambil program doktor di UGM.
Sejak SMP, Mahfud MD remaja tertarik menyaksikan ingar bingar kampanye pemilihan umum.
Di situlah bibit-bibit kecintaannya pada politik terlihat.
Semasa kuliah, kecintaannya pada politik semakin membuncah.
Ia lalu malang melintang di berbagai organisasi kemahasiswaan intrauniversitas seperti Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan pers mahasiswa.
Mahfud MD juga aktif di organisasi ekstra universitas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Pilihannya pada HMI didorong oleh pemahamannya terhadap medan politik di UII.
Sebab, saat itu untuk bisa menjadi pimpinan organisasi intra kampus harus berstempel aktivis HMI.
Sekalipun begitu, dari sejumlah organisasi intra kampus yang pernah ia ikuti, hanya Lembaga Pers Mahasiswa yang paling ia tekuni.
Ia pernah menjadi pimpinan di majalah mahasiswa Fakultas Hukum UII, Keadilan.
Demikian pula majalah mahasiswa UII, Muhibbah.
Karena begitu kritis terhadap pemerintah Orde Baru, majalah Muhibbah yang dipimpinnya dibreidel sampai dua kali.
Pertama, dibreidel oleh Pangkopkamtib Soedomo pada 1978.
Terakhir, dibreidel oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo pada 1983.
Lulus dari Fakultas Hukum pada 1983 Mahfud MD bekerja sebagai dosen di almamaternya dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ketika itu ia melihat, hukum tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena selalu diintervensi oleh politik.
Energi politik selalu lebih kuat daripada energi hukum.
Kekecewaannya pada hukum yang selalu dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik menyebabkan Mahfud MD ingin belajar ilmu politik.
Kesempatan itu ia ambil ketika kuliah S2.
Ia banyak berdiskusi dengan dosen-dosen ilmu politik ternama seperti Moeljarto Tjokrowinoto, Mochtar Mas’oed, Ichlasul Amal, Yahya Muhaimin, Amien Rais, dan lain-lain.
Keputusannya mengambil ilmu politik yang berbeda dengan konsentrasinya di bidang hukum tata negara bukan tanpa konsekuensi.
Sebab, studi lanjut di luar bidangnya seperti itu tidak akan dihitung dalam jenjang kepangkatannya sebagai dosen.
Karena itu, selepas lulus S-2, ia melanjutkan pendidikan doktor (S-3) bidang Ilmu Hukum Tata Negara di Program Pasca Sarjana UGM hingga lulus pada 1993.
Disertasi doktornya tentang politik hukum cukup fenomenal.
Hasil penelitiannya menjadi bahan bacaan pokok program pascasarjana bidang ketatanegaraan di berbagai perguruan tinggi, karena pendekatannya mengkombinasikan dua bidang ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu politik.
Dalam sejarah pendidikan doktor di UGM, Mahfud MD tercatat sebagai mahasiswa doktoral yang lulus cepat.
Ia menyelesaikan pendidikannya hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan.
Padahal, ketika itu (1993) rata-rata pendidikan doktor diselesaikan selama 5 tahun.
Kata Mahfud MD, semua itu berkat ketekunan dan dukungan dari para promotornya, Prof. Moeljarto Tjokrowinoto, Prof. Maria SW Sumardjono, dan Prof. Affan Gaffar.
Ketiga promotor tersebut juga mengirim Mahfud MD ke Columbia University New York dan Northern Illinois University DeKalb, Amerika Serikat, untuk melakukan studi pustaka tentang politik dan hukum selama satu tahun.
Di New York, ia berkumpul dengan Artidjo Alkostar, senior dan mantan dosennya di Fakultas Hukum UII, yang kini menjadi hakim agung.
Sedangkan di Illinois, ia bertemu dengan Andi A. Mallarangeng, kini Menteri Pemuda dan Olah Raga Kabinet Indonesia Bersatu II.
Ketika itu, Andi menjadi Ketua Perhimpunan Muslim, sehingga Mahfud MD diberi satu kamar di sebuah rumah yang dijadikan masjid dan tempat berkumpulnya keluarga mahasiswa muslim di berbagai negara.
Mahfud MD tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang meraih doktor pada 1993.
Dari jabatan asisten ahli, ia melompat menjadi lektor madya, mendahului dosen dan senior-seniornya di sana.
Bahkan, tidak sedikit dari dosen dan seniornya itu yang kemudian menjadi mahasiswa atau dibimbing ketika menempuh pendidikan pasca sarjana.
Dengan karya tulis yang tersebar berupa buku, jurnal, maupun makalah ilmiah, tak sulit bagi Mahfud MD untuk meraih gelar akademik tertinggi.
Ia pun dikukuhkan sebagai guru besar, 12 tahun sejak ia mengabdi sebagai dosen UII.
Dengan usia 41 tahun, ia tergolong sebagai guru besar termuda pada masanya bersama Yusril Ihza Mahendra.
Wajar saja, jika dengan kapasitasnya itu ia dipercaya mengajar di 20 perguruan tinggi, termasuk penguji eksternal disertasi doktor untuk hukum tata negara di University of Malaya, Kuala Lumpur.
(Kompas/TRIBUNNEWSWIKI)
Baca berita terkait di sini
