lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi kekhawatiran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait dengan adanya bau-bau kecurangan dalam Pemilu 2024.
Dengan tegas, Gibran meminta pihak-pihak yang khawatir dengan adanya kecurangan Pemilu 2024, untuk membuktikannya dan melaporkan ke pihak yang berwenjang.
Pihak yang berwenang yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Badan Pengawa Pemilihan Umum (Bawaslu).
"Ya dibuktikan saja kalau ada kecurangan-lecurangan dan dilaporkan saja," kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin 13 November 2023, dikutip dari Kompas.com.
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan hal tersebut saat ditanya terkait dengan pernyataan Megawati yang khawatir akan kecurangan di dalam Pemilu 2024.
Sementara itu, terkait dengan tudingan aparat tidak netral mendukung paslon Prabowo Subianto-Gibran, kakak dari Kaesang Pangarep itu meminta melaporkan jika memang ada bukti tidak netral.
"Ya dilaporkan saja kalau ada bukti-bukti (tidak netral)," kata Gibran.
Baca: Bukan Dipecat, Anwar Usman Hanya Diberhentikan dari Jabatan Ketua MK: Masih Jadi Hakim Konstitusi
Akan tetapi, Gibran tidak banyak melemparkan pernyataan saat menanggapi kekhawatiran Megawati itu.
Sebelumnya, Megawati meminta agar kecurangan dalam pemilu dicegah.
Ia mengatakan hal tersebut saat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan sayarat usia calon presiden dan wakil presiden yang dinilai banyak pihak sayat dengan nepotisme.
"Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini yang terlihat mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntutan nurani," ujar Megawati dalam video yang ditayangkan YouTube PDI-P, Minggu, 12 November 2023.
Selain itu, Megawati, juga mengatakan rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi di Indonesia.
Beberapa waktu lalu, MK mengeluarkan putusan yang memicu polemik karena putusan itu membuka jalan bagi anak pertama Presiden Jokowi, Gibran, untuk menjadi Cawapres.
"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, berbagai manipulasi hukum kembali terjadi," kata dia.
Baca: Sindiran Pedas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal Kelahiran kembali Nepotisme di Indonesia
"Itu semua akibat praktik kekuasaan, yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," imbuhnya.
Kemudian, Megawati melontarkan pujian terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi kepada sejumlah hakim konstitusi, salah satunya paman Gibran, Anwar Usman, yang dinyatakan melanggar kode etik.
Menurut Megawati, putusan MKMK telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi.
Megawati menilai, putusan MKMK tersebut merupakan bukti kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi.
Putri dari Presiden ke-1 RI Soekarno itu lalu menyayangkan adanya rekayasa tersebut.
Ia mengaku sudah berulang kali berkata bahwa konstitusi harus diikuti dengan selurus-lurusnya.
