Sindiran Pedas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal Kelahiran kembali Nepotisme di Indonesia

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritikan pedas terkait dengan kelahiran nepotisme baru di tanah air.

Hasto menyampaikan hal tersebut ketika membuka pertemuan Council of Asian Liberals and Democrats di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu, 28 Oktober 2023.

Mulanya, Hasto menyinggung warna baju hitam yang dikenakan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

Basarh yang mengenakan baju hitam itu tampak sangat berbeda dengan baju berwarna merah yang dipakai kader PDIP yang lain.

"Saya tanya ke dia (Basarah), kenapa seragamnya beda dengan saya?" ujar Hasto, saat memulai sambutannya, Sabtu, dikutip dari Kompas.com.

Hasto mengungkap bahwa Basarah menjawab baju hitam yang ia kenakan itu menggambarkan isi hatinya.

Warna hitam tersebut menandakan demokrasi Indonesia yang dalam tantangan akibat kelahiran nepotisme.

Baca: Alumni ITB 97 Bergerak Cari Enuh Nugraha yang ODGJ karena Ditinggal Kekasihnya: Semoga Cepat Ketemu

"Dia bilang, ini merefleksikan hatinya bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam tantangan, karena kelahiran kembali nepotisme," ujar Hasto disambut tawa hadirin.

Seperti diketahui, isu nepotisme dan dinasti politik mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan orang yang berusia di bawah 40 tahun boleh menjadi capres-cawapres asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu.

Putusan ini membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju pada pemilihan presiden karena menjabat sebagai wali kota Solo.

Beberapa pihak menuding ada nuansa nepotisme dalam putusan ini karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dan paman Gibran turut mengambil keputusan.

Seusai putusan MK tersebut, Gibran yang merupakan kader PDI-P itu diumumkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

PDIP padahal sudah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Akhir-akhir ini, PDI-P menyatakan bahwa Gibran otomatis keluar dari partai berlambang banteng tersebut karena menjadi cawapres Prabowo.

Baca: Pantas Ghani Haeruman Talak Sherin dan Lebih Pilih Ibu, Terkuak Sebabnya, Kini Minta Eks Istri Jujur

Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Anwar Usman Dilaporkan ke KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (23/10/2023).

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel Paat ditemui di gedung Merah Putih KPK mengatakan, laporan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana Kolusi dan Nepotisme.

"Kami dua kelompok, TPDI dan Perekat Nusantara, untuk melaporkan dugaannya kolusi, nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Ketua MK Anwar, Gibran, dan Kaesang, dan lain-lain," kata Erick, Senin, dikutip dari YouTube Kompas.com.

Pelaporan itu diterima langsung oleh KPK dengan nomor informasi 2023-A-04294 yang ditandatangani oleh Maria Josephine Wak.

Dijelaskan Erick, landasan hukum pelaporan terhadap Jokowi hingga Kaesang adalah UUD 1945 ayat 1 dan 3 yang menyebut, negara Indonesia adalah negara hukum.