TRIBUNNEWSWIKI.COM - Nama Rocky Gerung saat ini sedang menjadi perbincangan hangat masyarakat Tanah Air.
Hal ini lantaran adanya kabar yang menyebut Rocky Gerung diduga menghina Presiden Joko Widodo.
Pro dan kontra kini juga mewarnai polemik pernyataan pengamat politik, Rocky Gerung, yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, beredar di media sosial, Rocky Gerung dinilai menghina Presiden Jokowi menggunakan kata-kata tak etis dan dianggap telah menimbulkan kegaduhan.
Kini kasus ini tengah ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya.
Mengenai hal ini, Partai Demokrat menilai kritik Rocky Gerung masih dalam batas wajar.
Baca: Respons Jokowi & Ganjar atas Kecaman Rocky Gerung, Sama-Sama Tanggapi Santai
Baca: SOSOK Rocky Gerung, Filsuf yang Vokal Kritik Pemerintahan Jokowi yang Terkenal dengan Diksi Dungu
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan kritik Rocky Gerung masih pada koridor demokrasi dan akademis.
"Kritik yang selama ini disampaikan Rocky Gerung masih dalam batasan yang wajar pada koridor demokrasi dan akademis sebagai penjaga akal sehat publik agar terjaga kewarasan dan keseimbangan di masyarakat," kata Kamhar Lakumani, Selasa (1/8/2023).
Kamhar pun meminta relawan Jokowi tak memperpanjang masalah tersebut ke ranah hukum.
Menurutnya, pelaporan Rocky Gerung ke pihak kepolisian menandakan relawan Jokowi anti kritik.
"Kita tentu menyayangkan respon relawan Jokowi yang anti kritik dan sedikit-sedikit merespon dinamika yang sifatnya bentuk diskursus publik ke ranah hukum," kata Kamhar.
Lebih lanjut, Kamhar pun meminta agar Presiden Jokowi turun tangan menertibkan relawannya.
"Merespon situasi seperti ini Jokowi bisa cawe-cawe untuk menertibkan relawannya."
"Tak sensitif yang sedikit-sedikit menempuh jalur hukum, dan kemudian terbaca hukum hanya cepat dan tangkas merespon laporan relawan, namun tidak untuk sebaliknya," jelasnya.
Senada dengan Demokrat, NasDem juga menilai pelaporan terhadap Rocky Gerung tak seharusnya dilakukan.
Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari alias Tobas mengatakan, dalam demokrasi yang sehat semua pihak harus membiasakan diri untuk menerima setiap kritikan.
"Dalam lingkungan demokrasi yang sehat, kita harus membiasakan diri terhadap setiap kritikan dan bahkan kecaman terhadap pihak-pihak yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan negara," kata Tobas, Selasa (1/8/2023).
Tobas mengatakan, amanat yang diberikan kepada penyelenggara negara dalam konteks demokrasi akan selalu membuka ruang bagi kritikan, kecaman bahkan mungkin hinaan.
Sehingga menurutnya, tak perlu sampai ada pelaporan terhadap kritikan yang ditujukan ke Jokowi.
"Ini berlaku kepada seluruh pejabat, mulai dari pejabat daerah, pejabat negara, wakil rakyat, hingga presiden."
Baca: Relawan Laporkan Rocky Gerung yang Diduga Menghina Jokowi, Berujung Ditolak Polisi
Baca: Terungkap Alasan Gibran Tanggapi Santai Hinaan Rocky Gerung ke Jokowi: Biar Warga yang Menilai