lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Krisis politik di Israel akibat rencana perombakan yudisial masih masih berlanjut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin, (27/3/2023), mengumumkan penundaan rencana itu. Dia mengaku ingin berkompromi dulu dengan pihak oposisi.
Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi, Netanyahu mengatakan tidak ingin "membelah negaranya menjadi dua".
Rencana perombakan tersebut memunculkan protes besar-besaran di Israel. Akibatnya, rumah sakit, universitas, pelabuhan, dan bandara terpaksa ditutup. Banyak yang menganggap perombakan itu adalah upaya untuk melemahkan lembaga yudisial.
Dilansir dari The Guardian, kekacauan sedikit mereda ketika Netanyahu mengumumkan penundaan rencananya. Serikat buruh di Israel pun menghentikan pemogokan. Suasana jalanan di Israel mulai terlihat sepi pada hari Selasa, (28/3/2023).
Pengumuman itu juga membuat tenang para sekutu Israel, terutama Amerika Serikat (AS). Negara Adikuasa itu meminta Israel menangani krisis itu sebelum tidak bisa dikendalikan.
Duta Besar AS untuk Israel, Tom Nides, menyambut baik penundaan rencana perombakan itu. Dia mengatakan Presiden AS Joe Biden akan mengundang Netanyahu ke Gedung Putih.
Baca: PM Israel Netanyahu Pecat Menhan Yoav Gallant, Picu Protes Besar
Kendati krisis di Israel mulai mereda, muncul pertanyaan tentang kredibilitas Netanyahu dalam pemerintahan koalisinya. Dalam pemerintahannya terdapat para nasionalis sayap kanan, pemimpin religius, dan para penghasut dari sayap kanan.
Beberapa waktu lalu Netanyahu memecat Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant. Sebelumnya, Gallant secara terang-terangan sempat meminta perombakan itu ditangguhkan.
Baca: Dubes Palestina Sebut Tidak Keberatan Jika Israel Ikut Piala Dunia U20 Indonesia
Asisten Gallant mengatakan Gallant akan tetap menjabat sebagai Menhan meski Netanyahu meminta Gallant dipecat. Asisten Gallant menyebut dia belum diberi tahu secara resmi tentang pencopotan Gallant dari jabatannya.
Sementara itu, para pengunjuk rasa mengaku akan melanjutkan demonstrasi. Mereka menuding Netanyahu telah menipu. Pada hari Selasa, pihak koalisi mengajukan pembacaan terakhir RUU yang akan memberi Netanyahu kekuasaan lebih besar dalam pemilihan hakim.
Netanyahu sendiri saat ini juga diadili atas dakwaan korupsi. Namun, dia membantah telah melakukan korupsi.
Agar bisa menangani krisis Netanyahu dilaporkan harus menyeimbangkan keinginan para pengunjuk rasa dan sekutu koalisinya. Para sekutu sayap kanannya menuding pengadilan memiliki kekuasaan terlalu besar.
Baca: Sebut Pemerintah Israel Fasis, Politikus Inggris Kim Johnson Minta Maaf
(Tribunnewswiki)
Baca berita lain tentang Israel di sini.
