lihat foto
TRIBUNNESWIKI.COM - Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) Afganistan melarang universitas swasta di negara itu untuk mengizinkan perempuan mengikuti ujian masuk universitas.
Larangan itu disampaikan melalui surat dari Kemendikti kepada perguruan tinggi di provinsi-provinsi yang berada di Afganistan bagian utara, termasuk Kabul. Di wilayah itu ujian masuk universitas akan berlangsung mulai akhir Februari.
Dikutip dari Reuters, (29/1/2023), dalam surat itu disebutkan bahwa lembaga pendidikan yang tidak mematuhi kebijakan itu akan menghadapi gugatan.
Kebijakan tersebut menegaskan keputusan Afganistan di bawah Taliban untuk membatasi perempuan belajar di perguruan tinggi.
Melansir pemberitaan Associated Press, Mendikti Afganistan Nida Mohammed Nadim mengklaim pelarangan itu diperlukan guna mencegah bercampurnya laki-laki dan perempuan di universitas. Selain itu, dia meyakini beberapa mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi telah menyalahi ajaran Islam.
Baca: Warga Afganistan Minta Pangeran Harry Diadili karena Bunuh Militan Taliban
Dalam wawancaranya di televisi, Nadim mengatakan kini pemerintah sedang berusaha mengatasi persoalan itu. Kata dia, perguruan tinggi akan dibuka kembali setelah persoalan itu diselesaikan.
Juru bicara asosiasi universitas swasta di Afganistan, Mohammed Karim Nasari, mengatakan universitas di negara itu dilanda kekhawatiran karena situasi saat ini.
"Satu-satunya harapan yang kami punya adalah bahwa mungkin ada sedikit kemajuan. Sayangnya, setelah keluarnya surat itu, tidak ada tanda kemajuan," kata Nasari kepada Associated Press.
Baca: Larang Perempuan Belajar di Perguruan Tinggi, Taliban Dihujat PBB
Pada bulan Desember lalu Kemendikti juga meminta universitas untuk melarang masuknya mahasiswi perempuan hingga "pemberitahuan lebih lanjut". Beberapa hari kemudian pemerintah melarang para perempuan bekerja di LSM. Selain itu, sebagian sekolah untuk perempuan sudah ditutup oleh pihak berwenang.
Berbagai kebijakan itu dicela oleh masyarakat internasional. Para diplomat Barat mengatakan Taliban harus mengubah kebijakan mengenai perempuan agar pemerintahannya bisa diakui secara internasional.
Afganistan kini dilanda krisis ekonomi, sebagian karena sanksi yang dijatuhkan kepada sektor perbankan di negara itu dan pengurangan dana pembangunan. Menurut lembaga bantuan, terdapat puluhan juta orang di Afaganistan yang membutuhkan bantuan darurat.
Kendati demikian, laporan Bank Dunia pekan ini menyebutkan bahwa pemerintahan Taliban berhasil mengumpulkan banyak pendapatan serta ekspor sudah meningkat. Taliban sendiri kini memfokuskan ekonomi yang lebih mandiri.
Baca: Setahun Taliban Berkuasa, Banyak Wanita Afganistan Terpaksa Jual Bayi demi Bisa Makan
(Tribunnewswiki)
Baca berita lainnya tentang Afganistan di sini.
