lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam Taliban yang melarang perempuan belajar di perguruan tinggi dan bekerja pada kelompok kemanusiaan, (27/11/2022).
DK PBB meminta adanya partisipasi penuh dari kalangan perempuan di Afganistan yang saat ini berada di bawah Taliban.
Dalam pernyataannya, 15 anggota DK PBB mengatakan larangan perempuan belajar di perguruan tinggi telah "membuktikan makin berkurangnya penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar".
Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, pelarangan itu merupakan pelanggaran HAM yang tidak bisa dibenarkan dan harus dicabut.
"Tindakan mengesampingkan dan membungkam wanita dan anak perempuan terus memunculkan penderitaan besar dan kemunduran besar terhadap potensi rakyat Afganistan," kata Guteres melalui Twitter dikutip dari Reuters.
Baca: Setahun Taliban Berkuasa, Banyak Wanita Afganistan Terpaksa Jual Bayi demi Bisa Makan
Kebijakan pelarangan itu diumumkan Afganistan ketika DK PBB menggelar rapat tentang Afganistan pekan lalu. Adapun pada bulan Maret lalu Taliban juga telah melarang anak perempuan belajar di sekolah menengah.
Baca: Taliban Gali Kembali Mobil yang Dipakai Pemimpinnya untuk Kabur dari Tentara AS
Sementara itu, mengenai larangan perempuan bekerja pada organisasi kemanusiaan, DK PBB menyebut hal itu akan berdampak besar bagi aktivitas kemanusiaan di Afganistan.
"Pelarangan-pelarangan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Taliban kepada rakyat Afganistan serta harapan dari masyarakat dunia," kata DK PBB. Badan PBB itu juga mengungkapkan dukungannya terhadap utusan PBB di Afganistan yang dikenal sebagai UNAMA.
Dilaporkan terdapa empat kelompok kemanusiaan dunia yang berhenti beroperasi di Afganistan karena tidak bisa menjalankan program tanpa bantuan staf perempuan. Padahal, upaya kemanusiaan kelompok itu telah menjangkau jutaan warga negara itu.
Menurut Martin Griffiths, pejabat PBB yang mengurusi bantuan kemanusiaan, sebanyak 97 persen warga Afganistan hidup dalam kemiskinan. Ada dua pertiga rakyat negara itu yang membutuh bantuan agar bisa bertahan hidup. Terdapat pula sebanyak 20 juta orang yang terancam kelaparan parah.
Baca: Rayakan Idulfitri, Pemimpin Tertinggi Taliban Akhirnya Muncul Kembali di Depan Publik
Taliban berkuasa di Afganistan mulai Agustus 2022. Kelompok itu juga melarang sebagian besar pendidikan untuk perempuan ketika berkuasa di Afganistan dua dasawarsa lalu. Namun, Taliban sudah berujar bahwa kebijakan mereka diubah. Pemerintahan Taliban sendiri hingga kini belum diakui secara internasional.
(Tribunnewswiki)
Baca berita lain tentang Taliban di sini.
