lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Mahfud MD Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengkonfirmasi adanya kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka.
Namun Menko Polhukam menyebut data yang diretas bukanlah data yang serius atau bukan rahasia.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9/2022).
Ia mengaku mendapatkan laporan peretasan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Saya pastikan bahwa itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analis deputi kerja saya," jelas Mahfud, dikutip dari Kompas.
Menko Polhukam ini mengatakan data yang bocor adalah data umum.
Baca: Hacker Bjorka Diduga Bobol Data Surat Jokowi, Terancam Hukuman Pidana
Baca: Sempat Hilang, Akun Twitter Bjorka yang Trending Karena Singgung Kasus Munir Kembali Aktif
"Sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama," lanjut Mahfud.
Terkait kasus Munir yang juga ikut diseret Bjorka Mahfud juga memberikan tanggapan.
Ia mengatakan, data yang diungkap hacker tersebut sudah muncul sebelumnya di media masa.
Data yang diambil Bjorka, lanjut Mahfud, ada kesamaan dengan yang muncul di media sehingga bisa saja data yang didapat peretas tersebut berasal dari sumber terbuka.
"Itu sudah ada di koran tiap hari, ini jadi presiden itu, jadi menteri kan cuma itu-itu aja. Enggak ada yang rahasia negara kalau saya baca, sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga, cuma dokumen biasa, tetapi itu memang terjadi," papar Mahfud.
Menko Polhukam ini melanjutkan, pemerintah sedang menelusuri penyebab Bjorka dapat mengambil data pribadi para pejabat.
Telah diberitakan sebelumnya, hacker Bjorka mengklaim telah membobol dokumen Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi hal tersebut, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memberikan tindakan tegas dalam menyikapi peretasan yang dilakukan hacker Bjorka.
BSSN bakal menempuh jalur hukum dan saat ini pihaknya masih berkoodinasi dengan Bareskrim Polri.
"Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan," kata Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (10/9/2022).
Hacker Bjorka menyebut telah meretas surat hingga dokumen rahasia milik Jokowi.
Bjorka mengunggah beberapa dokumen yang diklaim milik Jokowi pada periode 2019-2021.
"Mengambil langkah-langkah penegakan hukum."
"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri," ujar Ariandi Putra.
Andi menjelaskan BSSN sudah menelusuri beberapa dugaan kebocoran data yang terjadi.
Pihaknya telah melakukan validasi terhadap data-data yang diunggah oleh Bjorka.
Baca: 17 Tahun Berlalu, Kasus Kematian Munir Tak Kunjung Menemui Titik Terang
Baca: Rekam Jejak Pollycarpus, Terpidana Kasus Pembunuhan Munir, yang Meninggal karena Covid-19
Tak hanya itu, BSSN pun melakukan koordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami kejadian kebocoran data.
"Termasuk dengan penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," ucapnya.
BSSN bekerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) guna memperkuat sistem keamanan pada ruang siber.
"Melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut," imbuh dia.
Ariandi juga menegaskan seluruh PSE diminta memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungannya masing-masing.
Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Di sisi lain, Badan Intelijen Negara (BIN) memastikan dokumen keprisedenan milik Jokowi aman dari upaya peretasan.
Pihaknya selalu berusaha melindungi data-data rahasia Jokowi secara maksimal dari serangan hacker.
Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanti menyampaikan hal tersebut kepada publik.
"Sampai saat ini masih aman, dan kita tetap berupaya karena ini adalah user kita dan tentu saja segala apa-apa yang menjadi dokumen ataupun surat-surat penting lainnya itu harus betul-betul terlindungi secara maksimal," ujar Wawan, Sabtu (10/9/2022) dilansir Tribunnews.
Wawan mengungkapkan BIN sudah melakukan penguatan pengamanan data kepresidenan dengan pembaruan sistem enkripsi.
Enkripsi merupakan proses teknis mengonversikan informasi menjadi kode rahasia untuk mengaburkan data yang disimpan demi alasan keamanan data.
Wawan pun menjelaskan peretasan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.
"Kalau mengenai apa upaya-upaya dari pihak-pihak hacker dan sebagainya terus-menerus terjadi."
"Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia," kata
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Puan/Ka)
