lihat foto
“Masing-masing memiliki tugas untuk menyelidiki, memeriksa, hingga memberikan sanksi. Dan setiap tahapan penyelidikan itu, harus atas restu Sambo sebagai Kadivpropam Polri,” kata Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud menuturkan bahwa susunan tersebut ia sebut sebagai "Kerajaan Sambo" di divisi Propam dan layaknya mabes dalam mabes.
Di sisi lain, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Muradi menilai "Kerajaan Sambo" yang mencuat kepada publik erat kaitannya dengan peran pihak lain.
Pihak lain itu ialah salah satunya "kakak asuh" di Polri yang sudah terbentuk sejak di Akademi Kepolisian sebagai pola hubungan senior-junior.
Muradi berpendapat karier Ferdy Sambo yang melesat tinggi tak lepas dari peran "kakak asuh" yang ada di lingkungan Polri.
Dia juga mengatakan jabatan Kadiv Propam yang sebelumnya diduduki Ferdy Sambo seharusnya diemban oleh polisi dengan pengalaman yang luas.
"Kalau saya menyebut FS (Ferdy Sambo) less experience. Tidak pernah pegang Polda. Jadi Kapolres 9 bulan di Brebes, selebihnya di elite. Beberapa menyebutnya (Ferdy Sambo) polisi Jakarta karena muter-muter (menjabat) di Jakarta," papar Muradi pada program dialog Satu Meja The Forum Kompas.TV, Rabu (24/8/2022) malam.
Muradi menjelaskan jika melihat kasus Ferdy Sambo secara utuh, peran "kakak asuh" yang membesarkan Sambo juga dapat ikut diproses.
Muradi menuturkan "kakak asuh" Ferdy Sambo itu ialah master mind atau perencana dari "Kerajaan Sambo".
Mereka juga menguasai lahan perjudian serta tambang.
Lebih lanjut, Muradi menyebut "kakak asuh" Ferdy Sambo ada yang masih aktif di kepolisian dan memegang posisi strategis.
Namun, ada pula yang sudah purnawirawan.
"Kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan FS. Dia (kakak asuh) yang jadi master mind semuanya, bukan hanya judi, ada juga tambang ada juga yang lain," imbuh Muradi.
(TRIBUNJAKARTA/TRIBUNNEWSWIKI/Puan/Ka)
