lihat foto
Sebelumnya, ada Basaria Panjaitan yang menjadi pimpinan KPK periode 2015-2019.
Perempuan kelahiran 1966 itu merampungkan sarjana dan masternya di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan.
Awalnya, Lili dikenal sebagai seorang advokat. Ia mengawali kariernya sebagai asisten pembela umum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pada 1991.
Tiga tahun kemudian, 1994, ia mendirikan Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan. Kariernya kemudian berlanjut menjadi direktur Eksekutif Pusbakumi dari tahun 1999-2002.
Lili juga pernah menjadi Panwaslu Kota Medan (2003-2004).
Baca: KPK Tak Kunjung Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Kalau Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami
Baca: KPK Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, Minta Warga Bantu Cari : Tapi Pakai Biaya Sendiri
Ia juga pernah dipercaya menjabat sebagai wakil ketua II dari Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pengacara Indonesia (DPD-SPI) Sumatera Utara pada 2007 hingga 2011.
Nama Lili semakin dikenal saat menjadi Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua periode, yaitu pada 2008-2013 dan 2013-2018.
Pada 2017, ia juga sempat menjadi anggota dari KONI Tangerang, duduk sebagai wakil ketua bidang hukum dan HAM, pendidikan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Tangerang Selatan pada 2017.
Karier Lili moncer pada 2019.
Lili Pintauli sukses menduduki posisi pimpinan di KPK.
Meski saat itu pemilihan pimpinan KPK jilid V menuai beragam penolakan, termasuk terhadap Firli Bahuri.
Pimpinan baru KPK saat itu terpilih bersamaan dengan proses revisi UU KPK yang memantik demonstrasi besar-besaran.
Sebelumnya telah diberitakan, Dewas KPK telah meminta klarifikasi sejumlah pihak guna mendalami laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Lili Pintauli.
Salah satu pihak yang diklarifikasi ialah Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada Rabu (27/4/2022).
Selain itu, Dewas KPK juga sudah mendalami banyak hal melalui klarifikasi terhadap Lili dan ajudannya yang bernama Oktavia Dita Sari.
Dari informasi yang dihimpun, Dewas KPK juga telah meminta dokumen mengenai laporan tersebut.
Di antaranya bukti pemesanan dan pembayaran tiket MotoGP tanggal 18-20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A.
Kemudian, pemesanan penginapan di Amber Lombok Beach Resort tanggal 16-22 Maret 2022.
Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP Mandalika 18-20 Maret 2022 dari Pertamina.
Ini bukan kali pertama Lili dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.
