Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT, Ibnu Khajar Mengaku Kaget

Kemensos mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang terhadap ACT.


zoom-inlihat foto
111-Ibnu-Khajar.jpg
Tribunnews.com/Naufal Lanten
Ibnu Khajar selaku Presiden ACT


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) terhadap lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Mengetahui hal tersebut, Presiden ACT Ibnu Khajar pun mengaku kaget.

"Kami sangat kaget dengan keputusan ini," tutur Ibnu saat konferensi pers di Kantor ACT, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2022).

Dikutip dari Tribunnews, Ibnu mengatakan pihaknya sudah memenuhi panggilang dari Kemensos, Selasa (5/7/2022).

Kata Ibnu saat pertemuan tersebut telah dijelaskan secara rinci hingga adanya rencana kedatangan tim Kemensos guna melakukan pengawasan pada hari ini.

"Artinya kamu telah menunjukkan sikap kooperatif. Kami juga sudah menyiapkan apa saja yang diminta oleh pihak Kemensos terkait dengan pengelolaan keuangan," kata Ibnu.

Pencabutan izin PUB yang dilakukan Kemensos kepada ACT merupakan buntut dari isu adanya penyelewangan dana yang dilakukan lembaga amal tersebut.

Baca: ACT (Aksi Cepat Tanggap)

Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy pada Selasa (5/7/2022).

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,'' papar Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi melalui keterangan tertulis, Rabu (6/7/2022).

Merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi "Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan".

Baca: Densus 88 Selidiki Temuan PPATK tentang Dugaan Transaksi ACT untuk Kegiatan Terorisme

Sementara itu, hasil dari klarifikasi Presiden ACT Ibnu Khajar mengungkapkan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

Angka 13,7 itu tidak sesuai dengan ketentuan batasan yang maksimal hanya 10 persen.

Sedangkan, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.

"Pemerintah responsif terhadap hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali," pungkas Muhadjir.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUAN)











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved