lihat foto
Sekretaris : Sukorini
Bendahara : Echwan Churniawan
Kemensos Panggil Pimpinan ACT Soal Dugaan Penyelewengan Dana Sosial : Bila Terbukti Akan Dibekukan
Kementerian Sosial (Kemensos) bakal memanggil pimpinan lembaga filantropis Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk meminjta keterangan terkait dugaan penyelewengan dana donasi umat.
Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat mengungkapkan, Kemensos akan memanggil pimpinan ACT lewat Inspektorat Jenderal (Itjen).
"Kementerian Sosial akan memanggil pimpinan ACT, yang akan dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal untuk mendengar keterangan dari apa yang telah diberitakan di media massa," kata Harry dalam keterangan tertulis, Selasa (5/7/2022), dikutip dari Kompas.com.
Harry menjelaskan, pemanggilan tersebut untuk mendengar keterangan ACT terkait dugaan penyelewengan tersebut sekaligus memastikan kebenarannya.
"Dan (kami) akan memastikan, apakah ACT telah melakukan penyimpangan dari ketentuan, termasuk menelusuri apakah terjadi indikasi penggelapan oleh pengelola," ucap Harry.
Kemensos lewat Itjen memang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai Permensos No 8 tahun 2021 huruf b.
Apabila ada indikasi penyelewengan pengelolaan dana, Kemensos juga memiliki kewenangan membekukan sementara izin PUB dari ACT hingga prosesnya tuntas.
"Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b, Menteri Sosial berwenang mencabut dan/atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan," tutur Harry.
Sebelumnya diberitakan, beredar dugaan penilapan uang donasi oleh petinggi ACT lewat laporan jurnalistik majalah Tempo berjudul "Kantong Bocor Dana Umat".
Kemudian, dalam laporan tersebut disebutkan bahwa petinggi ACT menerima fasilitas mewah berupa mobil operasional jenis Alphard dan penggunaan dana donasi untuk operasional yang berlebihan.
Presiden Lembaga ACT, Ibnu Hajar mengungkapkan gaji petinggi ACT, terutama jabatan presiden mencapai Rp 250 juta per bulan.
Gaji fantastis itu mulai diterapkan pada awal tahun 2021.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Ka)
