Hari Ini Puluhan Ribu Buruh Akan Berdemo di Kantor Kemnaker dan BP Jamsostek

Para buruh berencana melakukan demo menentang aturan terbaru pencairan iuran JHT.


zoom-inlihat foto
Ilustrasi-Demo-Buruh.jpg
Istimewa
Ilustrasi demo buruh


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pada hari ini, Rabu (16/2/2022), puluhan ribu massa buruh akan menggelar demo menentang peraturan terbaru dari Menteri Tenaga Kerja yang menetapkan uang iuran jaminan hari tua (JHT) baru bisa dicairkan saat peserta berusia 56 tahun.

Dikutip dari Tribunnews, aksi demo tersebut akan digelar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Rencananya aksi tersebut tak hanya digelar di pusat saja. Di seluruh wilayah di Indonesia juga bakal ada demo serupa di kantor Kemnaker dan kantor cabang BP Jamsostek.

"Besok (hari ini) Partai Buruh bersama seluruh serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini tentu akan mengikuti prosedur protokol kesehatan.

Aksi besok kami atur jumlah massanya, yang seharusnya memang antusiasme dari para buruh, pekerja besar sekali. Mereka ingin berbondong-bondong puluhan ribu mereka ingin aksi," ujar Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtualnya, Selasa (15/2/2022).

Baca: Permenaker soal JHT Bisa Cair saat Usia 56 Tahun Jadi Polemik dan Tuai Kritikan

"Untuk di Jakarta, dipusatkan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan atau dikenal BP Jamsostek. Secara bersamaan di seluruh Indonesia, aksi ini juga digelar di Kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat kabupaten/kota, dan kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia," imbuhnya.

Para buruh tersebut akan menyuarakan dua tuntutan, yaitu cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 dan mendesak Menaker Ida Fauziyah untuk mundur dari jabatannya.

"Besok tuntutan kami hanya dua, cabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan ganti Menteri Ketenagakerjaan," bebernya.

Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu mengatakan buruh menuntut Ida Fauziyah mundur dari jabatan Menaker karena kebijakan yang dibuatnya kerap tidak memikirkan kesejahteraan para pekerja dan hanya berpihak kepada para pengusaha.

"Karena Menteri Ketenagakerjaan yang sekarang ini terlalu sering melukai hati para buruh dengan kebijakan-kebijakannya. Terlalu pro pengusaha. Dimulai dari Omnibus Law, kebijakan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang tidak ada kenaikan upah minimum. Kalaupun ada naik upah minimum, hanya setengah harga toilet upahnya sekitar Rp 1.250 per hari. Menyakitkan sekali karakter Menteri Ketenagakerjaan ini dalam kebijakannya bukan kepribadiannya," papar Said.

Baca: Jaminan Hari Tua (JHT)

Said juga mengingatkan selama ini KSPI dalam pembahasan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) tidak pernah dilibatkan.

Padahal menurutnya pembahasan itu harus melibatkan tiga lembaga Tripartit.

"Tiba-tiba keluar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, tidak ada hujan, tidak ada angin. Semua sedang baik-baik saja, buruh sangat menghormati keputusan Presiden Joko Widodo. Setidaknya KSPI tidak pernah diajak bicara oleh Menteri Ketenagakerjaan. Kalau kita lihat lembaga resmi kan, lembaga Tripartit nasional. Ada empat orang KSPI di lembaga Tripartit nasional tidak pernah diajak membahas Permenaker Nomor 2/2022," kata Said.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUAN)

Baca lengkap soal JHT di sini







KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved