Permenaker soal JHT Bisa Cair saat Usia 56 Tahun Jadi Polemik dan Tuai Kritikan

Permenaker terkait JHT yang baru bisa cari saat usia 56 tahun menimbulkan polemik serta banjir kritikan.


zoom-inlihat foto
Menteri-Ketenagakerjaan-Ida-Fauziyah-konpres-pelaksanaan-pemberian-thr-2021.jpg
Kemnaker
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/buruh di Perusahaan.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah baru-baru ini meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 soal Tata Cara serta Pesyaratan Pembayaran Manfaay Jaminan Hari Tua (JHT).

Dilansir oleh Kompas.com, peraturan itu pun menimbulkan polemik serta menuai kritikan.

Dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 3 berbunyi "Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun."

Permenaker tersebut diteken Ida Fauziyah pada 2 Februari 2022 dan diumumkan pada 4 Februari 2022.

Aturan itu juga mencakup Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 soal Tata Cara dan Persyaratan Manfaat JHT.

Peraturan tersebut menjadi polemik serta banjir kritikan lantaran batas usia pekerja untuk mencairkan JHT.

Pejabat sementara Deputi Direktur Bidang Hhubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Dian Agung Senoaji membeberkan keputusan itu sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004.

ILUSTRASI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).
ILUSTRASI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). (KONTAN/Fransiskus Simbolon)


Baca: ASPEK Duga BPJS Ketenagakerjaan Tak Punya Dana Terkait JHT Cair di Usia 56 Tahun

Aturan pencairannya memang peserta masih bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen.

Angka tersebut mencakup keperluan kepemilikan rumah atau 10 persen guna keperluan lain dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun.

Tetapi, pencairan saldo JHT secara penuh hanya bisa dilakukan saat peserta berusia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Lantaran dianggap merugikan pekerja, Permenaker tersebut menuai kritikan dari serikat buruh atau pekerja.

Aktivis buruh Mirah Sumirat mengungkapkan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut merupakan peraturan yang sadis serta merugikan kaum pekerja.

"Permenaker ini bikin gaduh. Isinya sadis dan sangat kejam. Tidak ada alasan Kemenaker atau BPJS Ketenagakerjaan menahan uang para buruh," jelas Mirah sepertik dikutip dari Kompas.com, Minggu (13/2/2022).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) itu menganggap negara tidak punya kepentingan untuk menahan JHT yang baru bisa dicairkan saat berusia 56 tahun.

Mirah menegaskan JHT ialah iuran bersama pekerja dan pemberi kerja yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Logo BPJS Ketenagakerjaan
Logo BPJS Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id)


Baca: Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan Soal Manfaat JHT Baru Bisa Diklaim di Usia 56 Tahun

Oleh sebab itu, ASPEK dengan tegas menolak terbitnya Permenaker tersebut.

Tak hanya ASPEK, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu.

Said mengatakan peraturan itu justru merugikan para pekerja atau buruh, terlebih jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Peraturan Menaker ini ditolak keras oleh KSPI dan buruh Indoneisa. Terkesan bagi kami ini menteri pengusaha atau menteri tenaga kerja?" ujar Said dilansir oleh Kompas.com.

Said justru heran terkait peraturan tersebut lantaran uang JHT merupakan tabungan pekerja sendiri.







KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved