lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka rekrutmen pegawai atau SDM.
Ada banyak formasi yang tersedia dan dapat dilamar oleh lulusan jenjang D-3, S-1, dan S-2.
BAKTI adalah unit pelaksana teknis noneselon dengan tujuan meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Didirikan pada tahun 2006, BAKTI berkantor pusat di Gedung Menara Merdeka, Kota Jakarta Pusat.
Dikutip dari laman resmi, berikut posisi dan persyaratannya.
Formasi
- SDM Bidang Investasi
- SDM Bidang Keuangan dan Akuntansi
- SDM Bidang Pajak
- SDM Bidang Manajemen Risiko
- Manajemen SDM
- SDM Bidang Jaringan
- SDM Bidang IT Security
- Writer
Baca: Manajer Kantor Pinjol Ilegal di Kawasan PIK 2 Resmi Jadi Tersangka
- SDM Bidang NOC
- SDM Bidang Elektro
- SDM Bidang Telekomunikasi
- SDM Bidang Administrasi Bisnis
- SDM Bidang Komunikasi Massa
- Auditor
- SDM Bidang Statistik
- SDM Bidang Psikologi
- SDM Bidang Programing
- Resepsionis
Baca: Lowongan Kerja BTN Januari 2022 untuk Lulusan Minimal D-3
Persyaratan umum
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Usia maksimal 50 tahun;
c. Pendidikan minimal D-3 dst. (S-1 dan S-2 dalam dan luar negeri juga diundang untuk ikut mendaftar - profesional);
d. Indeks prestasi kumulatif ( IPK) minimal 2,70;
e. TOEFL (diutamakan bila sudah pernah tes atau dapat disusulkan bila mendapat notifikasi untuk tahap selanjutnya);
f. Pengalaman kerja (dibuktikan dengan surat referensi kerja);
g. Menguasai Microsoft Office dengan sangat baik;
Baca: Polri Buka Lowongan Kerja Perwira untuk Lulusan Sarjana, Simak Syaratnya
h. Berdomisili di wilayah Jabodetabek;
i. Bersedia ditempatkan di mana saja di wilayah kerja BAKTI;
j. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai garis ketiga dengan Pegawai BAKTI;
k. Sehat jasmani dan rohani;
l. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena suatu tindakan pidana kejahatan;
m. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
