Stafsus Menteri BUMN Sindir Ahok : Jangan Jadi Komisaris Rasa Direktur

Ahok mengklaim banyak kontrak-kontrak BUMN yang bermasalah, termasuk Pertamina.


zoom-inlihat foto
staf-khusus-menteri-bumn-arya-sinulingga-1.jpg
KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMA
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/11/2019)


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga memberi tanggapan atas pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai banyaknya kontrak yang dimiliki BUMN, namun justru menguntungkan pihak lain, termasuk Pertamina.

Arya mengatakan, kritik Ahok terhadap BUMN pada dasarnya sudah lama disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurutnya, hal-hal tersebut sudah menjadi perhatian Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick.

"Apa yang diomongkan Pak Ahok sudah lama diomongkan Pak Erick, mulai dari urusan bahwa jangan sampai proyek-proyek itu jadi bancakan korupsi, dan juga kalau ada kerja sama BUMN itu harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. itu semua sudah dibicarakan jauh-jauh hari," ujar Arya kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com, pada Senin (29/11/2021).

Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019)
Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019) (Tribunnews/Jeprima)

Arya mengatakan, sebagai langkah penyelesaian persoalan, saat ini Kementerian BUMN memiliki lima transformasi yang sudah semestinya diketahui tak terkecuali Ahok.

Arya menganggap prinsip tranformasi itu harus diterapkan Ahok di Pertamina, sehingga terjadi perbaikan di perusahaan energi milik negara tersebut.

"Sebagai Komut (Komisaris Utama Pertamina), beliau seharusnya membicarakan itu juga ke sesama dewan komisaris. Jangan sampai Pak Ahok di Pertamina jadi komisaris rasa direksi, Komut rasa Dirut (direktur utama), itu jangan. Harus tahu batasan-batasannya," kata dia.

Baca: Erick Thohir Minta Seluruh SPBU Pertamina Tak Pungut Biaya Toilet: Harus Gratis!

Baca: Heboh Ahok Buka-bukaan Soal Fasilitas Komisaris Pertamina, Dapat Limit Kartu Kredit Rp 30 Miliar

Kementerian BUMN kini telah melakukan sejumlah langkah dalam mendorong penegakan hukum kepada pejabat-pejabat yang bermasalah di perusahaan-perusahaan milik negara, termasuk direksi dari PT Asabri (Persero).

Arya berharap, Ahok banyak belajar dengan hal-hal yang sedang dilakukan Kementerian BUMN dan melihat pekembangannya.

Dirinya tak ingin Ahok sebagai salah satu komisaris utama di perusahaan pelat merah "ketinggalan kereta".

"Berharap ke depan Pak Ahok semakin banyak belajar dari apa yang sedang dilakukan BUMN. Jangan sampai Pak Ahok 'ketinggalan kereta', masak Pak Ahok sebagai Komut ketinggalan kereta," kata Arya.

Seperti diketahui, melalui video di channel YouTube Panggil Saya BTP yang diunggah pada 19 November 2021, Ahok mengklaim banyak kontrak-kontrak BUMN yang bermasalah, termasuk Pertamina.

"Banyak kontrak-kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN, termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain?," ungkapnya seperti dikutip dalam video tersebut, Senin (29/11/2021).

Ahok menilai, permasalahan yang terjadi BUMN itu berpotensi dilindungi oleh oknum-oknum yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alhasil, seringkali tidak menjadi temuan yang mengarah pada korupsi.

"Itu mens rea-nya (niat jahatnya) ada, tapi mungkin anda terlindungi oknum BPK. Jadi tidak ada kerugian, atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar. Kalau saya, pasti anda saya proses. Saya ini sudah kenyang sama oknum BPK," kata Ahok.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)





BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2026 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved