Fatia 'Kontras' Datangi Komnas HAM Usai Dilaporkan Luhut Binsar Pandjaitan ke Polisi

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan baru saja melaporkan aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras Fatia atas kasus pencemaran nama baik


zoom-inlihat foto
1-FATIA.jpg
Tangkapan Layar Youtube Najwa Shihab
Fatia Maulidiyanti


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada Rabu (22/9/2021).

Usai laporan yang dibuat Luhut tersebut, Fatia Maulidiyanti pun mendatangi Komnas HAM untuk meminta pendampingan.

Kuasa hukum Fatia meminta Komnas HAM dapat memberikan perlindungan hukum secepatnya kepada kliennya.

"Terkait penelitian-penelitian yang sudah kami ungkapkan pada publik, itu kan mendapatkan respon yang tidak begitu baik dengan membuat suatu pelaporan pidana."

"Bahkan juga ada pengajuan gugatan terkait kasus Fatia dan Haris Azhar," jelas Kuasa Hukum Fatia Andi Muhammad Rezaldy, dikutip Tibunnews.com dari Kanal YouTube Kompas TV, Jumat (25/9/2021).

Fatia mendatangi Komnas HAM untuk meminta perlindungan setelah dilaporkan Luhut Binsar Pandjaitan atas kasus pencemaran nama baik
Fatia mendatangi Komnas HAM untuk meminta perlindungan setelah dilaporkan Luhut Binsar Pandjaitan atas kasus pencemaran nama baik (Tangkapan layar akun Youtube KompasTV)

Baca: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Baca: Luhut Binsar Pandjaitan Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras atas Kasus Pencemaran Nama Baik

"Tentunya, ini bisa dimaknai sebagai bentuk serangan karena penelitian yang sudah dilakukan," sambung Rezaldy.

Lantaran itulah, Fatia yang diwakili kuasa hukumnya meminta perlindungan kepada Komnas HAM.

"Jadi apa yang disampaikan kawan-kawan ICW, Kontras, dan berbagai organisasi masyarakat lainnya berdasarkan penelitian yang sudah dibuat."

"Nah, oleh karena adanya ancaman pemidanaan atau penggugagatan kami minta kepada Komnas HAM memberikan perlindungan bagi orang-orang, khususnya kepada Fatia dan kawan-kawan semuanya," terangnya.

Karena itulah, pihak Komnas HAM tengah mempelajari lebih lanjut berkas yang sudah ada terlebih dahulu.

"Jadi dari sini, kamu akan segera mempelajari semua berkas yang ada," kata Sandrayati Moniaga selaku pihak Komnas HAM Bidang Pengkajian dan Penelitian, dikutip dari Tribunnews.com.

Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan sebelum meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).
Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan sebelum meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019). (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Baca: Luhut Binsar Pandjaitan

Baca: Alasan Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya

"Tapi pada prinsipnya Komnas ingin mengingatkan pada semua pihak bahwa pembela HAM adalah garda depan dalam kemajuan dan perlindungan HAM," sambungnya.

"PBB mengakui bahwa Pembela HAM memiliki hak-hak khusus dan dari hal ini memang kita harus melihat, apakah dalam kasus ini, kerja-kerja dari teman-teman ICW dan Kontras itu dalam konteks kerja mereka sebagai pembela HAM atau tidak, " imbuh Sandrayati.

Polemik antaran Luhut, Fatia dan Haris Azhar bermula karena sebuah konten yang diunggah di YouTube.

Dalam konten tersebut, Fatia dan Haris menyebut Luhut "bermain" dalam bisnis tambang emas di Intan Jaya Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Haris melalui konten yang dibagikan kanal YouTubenya dengan judul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMTAM”.

Lantaran merasa tak terima, Luhut Binsar Pandjaitan pun melaporkan serta menuntut keduanya sebesar Rp 100 miliar.

Luhut yang diwakili kuasa hukumnya Juniver Gersang membenarkan kabar tersebut.

(Humas Kemenko Maritim dan Investasi)
(Humas Kemenko Maritim dan Investasi) (kompas.com)

Baca: Jadi Tersangka Pelanggaran PPKM, Manajer Holywings Kemang Diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya

Baca: Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri Benarkan Penangkapan Bupati Koltim Andi Merya Nur dalam OTT KPK

"Pak Luhut sampaikan masalah ini juga dilakukan gugatan perdata. Kami akan menuntut kepada baik Haris Azhar maupun Fatia yang telah mencemarkan nama baiknya itu Rp 100 miliar," jelas Girsang, dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Juniver mengatakan jika gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, maka uang Rp 100 miliar itu akan dibagikan kepada warga Papua.

"Kalau dikabulkan oleh hakim, akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Itulah antusias beliau membuktikan apa yang dituduhkan itu tidak benar dan merupakan fitnah pencemaran," imbuhnya.

Juniver juga menjelaskan laporan yang dibuat kliennya itu didasari oleh Undang-Undang ITE, pidana umum, dan berita bohong.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUAN)

Baca lengkap soal KPK di sini

 











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved