lihat foto
"Setelah jam istirahat, saya memanggil dan bertemu mereka. Saya ingin bertanya apa maksud dan tujuannya membuat tulisan yang mengusulkan pemecatan Sekda dan dua kadis," kata Dailami melalui telepon ke Kompas.com, Senin (21/9/2021) malam.
Ketika menemui aktivis, Dailami baru tahu jika mereka berasal dari organisasi bernama Garis Merah.
Para aktivis itu, memprotes belum dibayarkannya gaji tenaga honorer selama hampir sembilan bulan, termasuk insentif guru yang juga belum diberikan.
"Mereka tidak tahu, bahwa Pemkab sudah menyediakan Rp 3,6 miliar dana dari APBK murni, dan Rp 2,5 miliar sudah diusulkan dalam anggaran perubahan kemarin, dan sudah disetujui dewan," jelas Dailami.
Disinggung mengenai pematangan lahan Puskesmas, Dailami mengaku sudah menerima persetujuan dari Mendagri, sehingga tidak lagi ada persoalan seperti tuduhan Nasri Gayo.
"Mendagri sudah setuju, kalau tidak dana dikembalikan negara, itu dana DAK, bukan DID," sebut Dailami, tanpa menyebut besarannya.
Dirinya kemudian membantah tersulut emosinya saat bersitegang dengan aktivis tersebut.
"Saya tidak emosi, hanya menegaskan. Karena ada tuduhan terhadap Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan di Bener Meriah," ujar Dailami.
"Saat saya menjelaskan dia (aktivis itu) langsung pergi. Ini kan tindakan tidak tepat. Padahal sebelum dia bicara, kami sudah punya anggaran Rp 6,3 miliar untuk biaya jasa tenaga honorer, dan ada rencana penambahan di APBK Perubahan. Mendagri sudah izin dana untuk pematangan lahan yang disinggung aktivis itu," lanjut Dailami.
Dailami menegaskan, pihaknya tidak anti dengan kritik.
Hanya saja, kritik yang disampaikan harus lebih subtansi serta tidak mengarah ke personal, sehingga pemerintah daerah bisa menjawab atas kritikan tersebut.
"Bagaimanapun, ini para pejabat ini kan bawahan saya. Jadi saya sebagai pimpinan harus membela mereka," tegas Dailami.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
