lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Video debat panas Plt Bupati Bener Meriah Dailami dengan seorang aktivis di halaman kantor DPRD Bener Meriah pada Senin, 20 September 2021, mendadak viral di media sosial.
Dalam video berdurasi 2.50 menit tersebut, Dailami dan seorang aktivis Garis Merah bernama Nasri Gayo berdebat soal pemecatan sejumlah pejabat daerah, dana lahan puskesmas hingga tertundanya gaji pegawai honorer selama sembilan bulan.
Dailami bahkan tersulut emosinya hingga dipegangi oleh sejumlah ajudannya agar tak terjadi kontak fisik.
Dalam orasinya, pihak aktivis mengulas tentang kinerja Sekda Bener Meriah Haili Yoga dan sejumlah pejabat terkait.
Mereka menilai para pejabat lebih mengutamakan proyek daripada hak-hak tenaga honorer dan PNS.
Mereka juga menduga dalam proyek lahan Puskesmas ada "fee" yang dibayarkan di depan.
Kemudian, mereka mendesak Sekda dan pejabat dinas yang terlibat agar dipecat.
Dailami pun langsung memotong orasi para aktivis.
"Dengar dulu, you itu salah. Itu (Penggunaan dana DAK) sudah siap ditender, kemudian lahan bermasalah. Jadi uang (APBD) harus dihabiskan, kalau tidak dikembalikan ke pusat. Kedua, untuk tenaga honorer dan insentif PNS mereka tidak komplain, karena sudah saya panggil," tegas Dailami, dalam video yang beredar, dikutip dari Kompas.com.
Aktivis Nasri kembali membantah statemen Dailam, dan menyebutkan bahwa komplain para tenaga honorer terkait persoalan gaji sudah mencuat di media.
Saat Dailami hendak menjawab hal itu, Nasri beranjak pergi.
Hal itu membuat Dailami bergegas mengejarnya beberapa langkah untuk melanjutkan klarifikasi.
"Sini kamu, saya mendengar aspirasi Anda, jangan Anda emosi," kata Dailami, dalam video berikutnya yang berdurasi 56 detik.
"Sekarang 2.000 honorer tidak lagi bermasalah, cuma kamu yang bermasalah," lanjut Dailami dengan nada tinggi.
Baca: Viral Kisah Pengantin Pria Pakai Infus saat Akad Nikah, Pengantin Wanita: Sakit DBD
Baca: Viral Satpol PP Cekik Leher Warga saat Penertiban PKL, Kasatpol PP: Video Telah Dipotong
Di akhir video, Plt Bupati Bener Meriah dengan Nasri Gayo terlihat melakukan kontak fisik.
Alhasil para ajudan dan sejumlah orang memegang kedua belah pihak untuk mengakhiri perdebatan panas itu.
Duduk perkara debat panas, menurut Plt Bupati Bener Meriah
Terkait beredarnya video debat panas tersebut, Plt Bupati Bener Meriah Dailami membenarkan peristiwa yang terjadi.
Hal itu terjadi saat jam istirahat sidang pembahasan APBK-P di kantor DPRD Kabupaten Bener Meriah.
Dailami mengatakan, awal dari perdebatan itu ketika para aktivis membentangkan spanduk bertuliskan pemecatan Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan serta Kesehatan Bener Meriah.
"Setelah jam istirahat, saya memanggil dan bertemu mereka. Saya ingin bertanya apa maksud dan tujuannya membuat tulisan yang mengusulkan pemecatan Sekda dan dua kadis," kata Dailami melalui telepon ke Kompas.com, Senin (21/9/2021) malam.
Ketika menemui aktivis, Dailami baru tahu jika mereka berasal dari organisasi bernama Garis Merah.
Para aktivis itu, memprotes belum dibayarkannya gaji tenaga honorer selama hampir sembilan bulan, termasuk insentif guru yang juga belum diberikan.
"Mereka tidak tahu, bahwa Pemkab sudah menyediakan Rp 3,6 miliar dana dari APBK murni, dan Rp 2,5 miliar sudah diusulkan dalam anggaran perubahan kemarin, dan sudah disetujui dewan," jelas Dailami.
Disinggung mengenai pematangan lahan Puskesmas, Dailami mengaku sudah menerima persetujuan dari Mendagri, sehingga tidak lagi ada persoalan seperti tuduhan Nasri Gayo.
"Mendagri sudah setuju, kalau tidak dana dikembalikan negara, itu dana DAK, bukan DID," sebut Dailami, tanpa menyebut besarannya.
Dirinya kemudian membantah tersulut emosinya saat bersitegang dengan aktivis tersebut.
"Saya tidak emosi, hanya menegaskan. Karena ada tuduhan terhadap Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan di Bener Meriah," ujar Dailami.
"Saat saya menjelaskan dia (aktivis itu) langsung pergi. Ini kan tindakan tidak tepat. Padahal sebelum dia bicara, kami sudah punya anggaran Rp 6,3 miliar untuk biaya jasa tenaga honorer, dan ada rencana penambahan di APBK Perubahan. Mendagri sudah izin dana untuk pematangan lahan yang disinggung aktivis itu," lanjut Dailami.
Dailami menegaskan, pihaknya tidak anti dengan kritik.
Hanya saja, kritik yang disampaikan harus lebih subtansi serta tidak mengarah ke personal, sehingga pemerintah daerah bisa menjawab atas kritikan tersebut.
"Bagaimanapun, ini para pejabat ini kan bawahan saya. Jadi saya sebagai pimpinan harus membela mereka," tegas Dailami.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
