Perjanjian Renville

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda akibat sengketa kedaulatan Indonesia yang terjadi pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948.

Perjanjian ini dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat, sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di Jakarta.

Pada 8 Desember 1947, perundingan tersebut dimulai dan ditengahi oleh Komisis Tiga Negara, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Adanya perjanjian ini untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946.

Perjanjian ini berisi tentang batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook. (1) 

Baca: Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa.

Namun sebelumnya sudah ada Perjanjian Linggarjati yang telah menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat (RIS).

Saat itu, Perjanjian Linggarjati tidak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda.

Hingga Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjian dan Belanda pun juga menuduh sebaliknya.

Indonesia berusaha menanganinya dengan meminta pertolongan internasional dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berusaha menengahinya.

Negara yang terlibat tergabung dalam Good Offices Committee (GOC) atau Komisi Tiga Negara (KTN).

Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda.

Amerika Serikat mempertemukan Indonesia di kapal perang Renville. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin sementara Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mook. (2) 

Baca: Perjanjian Roem-Royen

Perjanjian Renville menyepakati genjatan senjata dan Belanda mendapat tambahan wilayah kekuasaan.

Selain itu, kedaulatan Belanda atas Indonesia diakui sampai selesai terbentuknya Republik Indonesia Serikat.

Bagi Indonesia, Perjanjian Renville hanya memberikan janji referendum di wilayah kekuasaan Belanda di Jawa, Madura, dan Sumatera.

Rakyat di wilayah jajahan Belanda dijanjikan boleh memilih bergabung dengan RIS atau membentuk negara sendiri. Berikut isi Perjanjian Renville:

1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera.

2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS.

3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk.

4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.

5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut Garis Van Mook.

6. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda (Jawa Barat dan Jawa Timur).

7. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan kepalanya Raja Belanda.

8. Akan diadakan plebisit atau semacam referendum (pemungutan suara) untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS.

9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. (2)

Baca: Perjanjian Postdam

1. Delegasi Indonesia di wakili oleh Amir Syarifudin (ketua), Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr.J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun.

2. Delegasi Belanda di wakili oleh R.Abdul Kadir Wijoyoatmojo (ketua), Mr. H..A.L. Van Vredenburg, Dr.P.J. Koets, dan Mr.Dr.Chr.Soumokil.

3. PBB sebagai mediator di wakili oleh Frank Graham (ketua), Paul Van Zeeland, dan Richard Kirby.

4. Belanda berdaulat atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat). (1)

Baca: Perjanjian Bongaya

(Tribunnewswiki.com/ Husna)