lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Anggaran seragam dinas DPRD Kota Tangerang tahun 2021 sebesar Rp 675 juta dibatalkan.
Anggaran yang naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya ini, rencananya akan digunakan sebagai anggaran seragam dinas dari merek busana Louis Vuitton.
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, pembatalan pengadaan bahan pakaian tersebut berdasarkan hasil rapat pada Selasa (10/8/2021)
Ia menjelaskan, pembatalan ini bersifat keseluruhan.
Ini berarti anggota DPRD Kota Tangerang tidak akan mengadakan bahan pakaian pada tahun 2021.
Baca: Brand Daster Lokal Kudamas Bidik 1000 Reseller untuk Dukung Mompreneur Indonesia
Baca: Peringati 160 Tahun Louis Vuitton Luncurkan Tas Bolong Warna Monokrom
Selain itu, Gatot berujar pembatalan ini dilakukan setelah menerima berbagai usulan.
“Berdasarkan rapat yang kami adakan, keputusan politisi kami adalah membatalkan pengadaan tersebut,”
“Dibatalkan setelah menerima berbagai usulan dari semua lapisan masyarakat,” kata Gatot seperti dikutip dari Kompas.com.
Sebelumnya, temuan anggaran tersebut terlihat di situs https://lpse.tangerangkota.go.id/.
Anggaran pengadaan bahan pakaian tahun 2021 ini meningkat dua kali lipas dibanding tahun lalu Yang Sebesar Rp 312,5 juta.
Baca: Polisi Grebek 5 Oknum Anggota DPRD Laburan Dugem di Hotel, Positif Narkoba
Baca: Viral Influencer Disebut Dapat Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, DPRD DKI Duga Ini Hoaks
Kelompok Kerja Umit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) mengungkapkan ada beberapa merek pakaian yang rencananya akan digunakan sebagai baju dinas DPRD Tangerang.
Salah satunya ialah merek dunia Louis Vuitton yang menjadi pakaian dinas harian (PDH)
"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).
Rencananya PDH berbahan Louis Vuitton itu akan dibuat dua setel untuk setiap anggota DPRD Kota Tangerang.
Sementara itu, tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari lini busana Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Baca: Lazada Bekali UMKM Lokal Menjadi Seller Tangguh untuk Indonesia Tumbuh
Baca: 34 TKA Asing Masuk Indonesia di Tengah PPKM Level 4, DPR RI: Kami Minta Pemerintah Menjelaskan
Empat merek busana ini diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.
Setelah isu ini mencuat, Gatot meminta agar instansinya diperlakukan adil.
Ia meminta agar anggaran anggota Dewan di daerah lain juga disoroti.
"Cek Provinsi Banten, kan SSH-nya (standar satuan harga) sama. Kalau SSH-nya sama semuanya," kata Gatot.
Pesoalan anggaran fantasitis untuk seragam dinas DPRD Tangerang ini langsung menjadi sorotan publik.
Bebagai pihak menilai, DPRD yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru tidak bersimpati kepada rakyatnya yang saat ini berjuang di tengah pandemi covid-19.
Terlebih merek yang dipilih merupakan fesyen asal Prancis.
DPRD Kota Tangerang dinilai tidak ikut mendukung UMKM dan juga merek lokal asal Indonesia.
(Tribunnewswiki.com/Saradita)
