lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sebanyak 34 TKA Asing asal Tiongkok masuk ke Indonesia di tengah penerapakan PPKM Level 4.
Puluhan TKA China itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Agustus 2021.
Diketahui, TKA itu tiba di Indonesia dengan menumpang pesawat Citilink dengan kode QG 8815.
Pesawat tersebut membawa 37 penumpang yang terdiri 34 WNA dan 3 orang warga negara Indonesia (WNI).
Kemudian, pesawat tersebut membawa 19 awak alat angkut yang semuanya WNI.
Datangnya puluhan TKA ke Indonesia itu kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara, Minggu (8/8/2021).
Menurutnya, mereka sudah lolos syarat aturan Satgas Covid-19.
Tak hanya itu, para pekerja asing itu juga memegang surat rekomendasi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Soekarno-Hatta.
Arya kemudian melanjutkan, semua TKA yang datang sudah memegang itas, sehingga masuk ke dalam katogeri orang asing yang diizinkan masuk.
"Hal itu sesuai dengan Peraturan Menkumham No. 27 Tahun 2021," ungkap Arya, dikutip dari KompasTV.
Ramainya pemberitaan soal puluhan TKA masuk ke Indonesia itu pun membuat anggota Komisi IX DPR RI angkat bicara.
Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin mempertanyakan tujuan masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) China pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Menurut dia, masuknya 34 TKA tersebut menjadi pertanyaan yang muncul di masyarakat.
Apalagi, pemerintah sudah membuat aturan pembatasan mengenai masuknya TKA di masa PPKM.
"Banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat, kok bisa ya TKA China masuk ke Indonesia di saat masa PPKM Level 4? Padahal, ada pembatasan untuk TKA di masa PPKM ini," kata Alifudin, Senin (9/8/2021).
Ia pun menuturkan, harus ada keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat.
"Walau ada kategori yang diizinkan, tetapi eloknya dibuka secara terang benderang 34 TKA itu masuk dalam kategori mana dan tujuan ke Indonesia untuk apa? Jangan buat drama," ucap dia.
Alifudin menegaskan, aturan pelarangan orang asing masuk Indonesia harus diperjelas walaupun terdapat pengecualian.
Baca: Peretas Situs Setkab Ditangkap Bareskrim Polri, 2 Pelaku Masih berusia Remaja
Baca: Pantai Manggar
Terlebih, kata dia, varian Delta yang sedang mengganas di China seharusnya membuat pemerintah mengambil risiko terkait perizinan WNA atau TKA asal China.
"Varian Delta sedang menggila di China sampai banyak pejabat di China kehilangan jabatannya. Seharusnya Pemerintah Indonesia mendeteksi lebih teliti. Jika TKA China masuk dalam kategori pengecualian, namun harus diketahui bersama maksud, tujuan, dan pembuktian TKA China masuk ke Indonesia. Apalagi implementasi 3T masih banyak kekurangan," papar dia.
