lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah mengusulkan adanya pemberian bantuan sosial tunai (BST) untuk warga di Jawa Tengah.
Nantinya, ratusan ribu warga terdampak PPKM Darurat akan diberi bantuan uang Rp 200 ribu.
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Harso Susilo menyebut alokasi bantuan sosial akan diberikan untuk 133.555 kepala keluarga (KK) yang masing-masing akan menerima Rp 200.000.
Penerima bantuan tersebut merupakan warga yang berprofesi sebagai pedagang, sopir dan tukang ojek di 35 kabupaten dan kota.
"Sebagaimana yang diutarkan Pak Gubernur, untuk Dinsos usulkan bansos tunai sebesar Rp 200.000 untuk 133.555 keluarga, mencakup profesinya pedagang dan sopir atau ojek," jelas Harso dikutip dari Kompas.com, Jumat (23/7/2021).
Harso menjelaskan pemberian bantuan sosial akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia setelah ada pemberitahuan dari pihak Kelurahan atau Desa setempat.
"Penerima mengambil di kantor pos dengan menunjukkan bukti diri. Namun sebelumnya sudah ada pemberitahuan lewat kades atau lurah di masing-masing wilayah," ujarnya.
Dinas Sosial Jawa Tengah saat ini sedang menyiapkan data penerima bantuan sosial sehingga dapat tersalurkan tepat sasaran.
"Saat ini kami persiapan datanya dan dilakukan cleansing (overlay) dengan bantuan pemerintah pusat. Secepatnya akan disalurkan karena anggaran baru akan dialokasikan," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jajarannya memastikan program bantuan dapat tersalurkan ke masyarakat.
"Anggaran-anggaran itu sudah disiapkan tahun ini, jadi inilah yang mesti digas untuk disalurkan pada masyarakat," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).
Baca: Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Baca: Cara Dapat Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta Bagi PKL Melalui TNI/Polri
Sebelumnya, Ganjar pun mengaku tidak tega dengan kondisi yang dialami para pedagang kecil.
Dia mencontohkan adanya pedagang pecel di trotoar yang terpaksa harus tutup karena terdampak kebijakan itu.
"Aku ya ora tegel (saya tidak tega), bagaimana ada orang jualan pecel, yang duduk di situ teman-teman ojol, tukang becak. Kan kasihan, mereka ndak bisa kalau beli makanan kemudian dimakan di tempat lain. Kan mereka orang yang kerjanya keliling," katanya, dikutip dari Kompas.com, Senin (19/7/2021).
Oleh karena itu, dia mengusulkan jika PPKM Darurat diperpanjang, harus dilakukan dengan lebih manusiawi dan memikirkan dampak yang ditimbulkan.
Selain itu, Ganjar juga mengusulkan agar mal tetap boleh dibuka asalkan dengan prokes ketat.
Jika ada pengunjung yang tidak pakai masker dan tidak ada pembatasan jumlah pengunjung, maka langsung ditutup.
"Jadi itu sebenarnya cara-cara yang bisa dilakukan kalau mau diperpanjang. Karena jeritan masyarakat itu berat," katanya.
Kendati demikian, jika pemerintah tetap mengambil keputusan perpanjangan PPKM Darurat dengan model yang sudah ada, harus ada upaya pendataan dan penyiapan kekuatan untuk membantu masyarakat tetap di rumah.
"Apa itu, ya bantuan. Ndak ada yang lain. Pilihannya hanya itu. Di luar itu saya kira akan ada respons yang mungkin sangat noise di publik," katanya menegaskan.
Baca: PPKM Level 3
Baca: Reaksi Jokowi saat Diberi Pertanyaan Siswa SD Kalau Jadi Presiden Ngapain Aja?
(TribunnewsWiki.com/Rest)
