Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Bantuan subsidi upah (BSU) adalah implementasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.


zoom-inlihat foto
kementerian-ketenagakerjaan-ingin-mempercepat-pencairan-blt-rp-600-ribu-untuk-karyawan-swasta.jpg
Tribunnews
Ilustrasi Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Bantuan subsidi upah (BSU) adalah implementasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.




  • Informasi Awal


TRIBUNNEWSWIKI.COM- Bantuan subsidi upah (BSU) adalah implementasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Program ini untuk memberikan atau mendukung kebijakan keuangan negara sebagai penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020.

BSU merupakan bagian dari stimulus pemerintah yang telah dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek. (1) 

Baca: BLT UMKM

Ilustrasi Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Ilustrasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) (Tribunnews/Jeprima)

  • Landasan Hukum Program BSU


1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Atas dasar peraturan Pemerintah tersebut, maka payung hukum mengenai program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah ini telah diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 tahun 2020 (Permenaker No.14/2020) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (1)

Baca: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)


Program BSU ini bertujuan untuk untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. (1)

Baca: Ida Fauziah

  • Kriteria penerima BSU


Peserta yang menerima BSU adalah pekerja yang membayar iuran dengan iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta.

Ini sesuai dengan yang diberikan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Jika pekerja berada di wiliyah dengan UMK di atas Rp3,5 Juta, angka UMK tersebut menjadi batas kriteria upah.

Selain gaji di bawah Rp3,5 juta, pekerja yang berhak mendapat BSU tahun 2021 adalah mereka yang berada di daerah pandemi Covid-19 kriteria level 4 sesuai dengan Instruksi Mendagri.

Pekerja segera memberikan nomor rekening kepada BPJS Ketenagakerjaan. (2) 

Jenis Kriteria

BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerja/Buruh penerima Upah, dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2021 Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3.500.000, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 1 Juta diberikan sekaligus melalui transfer bank. (3)

Baca: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Ilustrasi penerimaan BSU
Ilustrasi penerimaan BSU (Tribunnews.com)

  • Syarat Penerima BSU


Syarat yang harus dipenuhi, yaitu

1. Pekerja atau buruh adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Pekerja atau buruh penerima upah/gaji dan terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.

3. Pekerja atau buruh tercatat sebagai peserta aktif BPJS ketenagakerjaan/BPJamsostek sampai dengan Juli 2021, aktif membayar iuran dengan besaran iuran dihitung berdasarkan gaji/upah di bawah Rp3.500.000, jumlah tersebut sesuai dengan gaji/upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek.

4. Pekerja atau buruh memiliki rekening bank yang aktif. (4) 

Baca: Bank Mandiri

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah. (Tribunnews/Herudin)

  • Tata Cara Penyaluran BSU


1. Diawali dengan pendataan calon penerima subsidi yang bersumber dari data peserta aktif yang telah dilaporkan oleh perusahaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek.

2. BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima subsidi gaji/upah sesuai dengan kriteria persyaratan. Data yang terverifikasi itu nantinya akan dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima subsidi gaji/upah.

3. Data sesuai kriteria/syarat tersebut harus dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsotek kepada pemerintah dalam hal ini kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan melampirkan berita acara serta surat pernyataan mengenai kebenaran/kesesuaian data calon penerima subsidi gaji yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan dan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemberi kerja.

4. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) lantas menetapkan penerima subsidi gaji berdasarkan daftar calon penerima yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan, sebelum akhirnya menyampaikan surat perintah membayar langsung (SPM LS) bantuan subsidi upah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

5. Kemudian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara akan menyalurkan subsidi gaji melalui bank penyalur. Proses penyalurannya dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari bank penyalur kepada rekening subsidi gaji secara bertahap.

6. Penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah oleh bank penyalur dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara KPA (kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini Kemenaker) dengan bank penyalur (Pasal 7 Permenaker No.14/2020). (4)

Baca: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Ilustrasi bantuan uang dari pemerintah
Ilustrasi bantuan uang dari pemerintah (Tribunnews.com)

  • Skema Pencairan BSU


Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memperpanjang masa aktivasi rekening Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BSU PTK) Bukan Pegawai negeri Sipil (BPNS) hingga 31 Juli 2021.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Untuk mencairkan bantuan, pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU dapat menyiapkan dokumen sesuai informasi yang diberikan, yaitu KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari Info GTK atau PDDikti.

Selain itu, juga menyiapkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang formatnya dapat diunduh di laman Info GTK atau PDDikti, kemudian diberi materai, dan ditandatangani. (5) 

Kebijakan pemerintah mengenai kebijakan subsidi gaji/upah ini dibantu oleh bank penyalur ke rekening penerima subsidi gaji/upah dari pemerintah melalui bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (4)

Baca: Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

(Tribunnewswiki.com/ Husna)



Pengertian BSU Implementasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
Landasan Hukum BSU Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
   


Sumber :


1. gajimu.com
2. www.kompas.com
3. nasional.kontan.co.id
4. gajimu.com
5. www.kemdikbud.go.id








KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved