Reaksi Politisi PDIP Soal Perpanjangan PPKM Darurat: Ini karena Masyarakat Tidak Patuh

Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan perpanjangan PPKM Darurat dilakukan pemerintah karena masyarakat tak patuhi aturan.


zoom-inlihat foto
pos-penyekatan-ppkm-darurat-di-Jalan-Kalimalang-Pondok-Kelapa-Jakarta-Timur.jpg
Warta Kota/Alex Suban
Petugas gabungan dari TNI dan Polri menjaga perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, di Jalan Kalimalang, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021). Petugas yang menjaga kawasan itu dengan kendaraan lapis baja jenis panser dan kendaraan taktis Barracuda meminta pengendara putar arah kembali ke wilayahnya saat pelaksanaan PPKM Darurat.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah resmi memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Perpanjangan PPKM Darurat itu pun membuat politisi PDIP, anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak bereaksi.

Menurutnya, keputusan perpanjangan PPKM Darurat dilakukan akibat masyarakat tidak patuh.

Dirinya mengatakan, adanya ketidakdisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan yang menyebabkan penyebaran Covid-19 kian meluas.

“Sebenarnya keputusan PPKM Darurat diambil karena ketidakpatuhan masyarakat. Dampaknya peningkatan kasus dan terparah di Jakarta,” ucapnya, Rabu (21/7/2021).

Momen lebaran, disebut Gilbert jadi penyebab kenaikan kasus Covid-19 seperti yang terjadi saat ini.

Pasalnya, saat ini muncul kerumunan di Pasar Tanah Abang hingga kerumunan di lokasi wisata, seperti di Ancol dan Ragunan.

Petugas gabungan Polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP melakukan penyekatan sebelum underpass Jalan Jenderal Basuki Rachmat atau yang dikenal dengan Underpass Basura, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Polisi menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk sebelum Underpass Basura untuk mengurangi mobilitas warga.
Petugas gabungan Polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP melakukan penyekatan sebelum underpass Jalan Jenderal Basuki Rachmat atau yang dikenal dengan Underpass Basura, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Polisi menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk sebelum Underpass Basura untuk mengurangi mobilitas warga. (Tribunnews/Herudin)


Belum lagi banyak warga yang masih nekat mudik meski hal tersebut sudah dilarang oleh pemerintah.

“Kunci keberhasilan penanganan pandemi ini ada pada masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang terus meroket, pemerintah akhirnya membuat kebijakan PPKM Darurat yang berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Selama periode tersebut, ternyata masih ditemukan banyak pelanggaran, khususnya di area perkantoran.

Imbasnya, kasus Covid-19 masih cukup tinggi, meski tren penurunan sudah mulai terlihat beberapa hari terakhir.

Baca: Ganjar Tanggapi Wacana Perpanjangan PPKM Darurat: Jika Polanya seperti Ini, Masyarakat Berat

Baca: Jeremie Moeremans

“Musuh bersama saat ini adalah Covid-19 yang membuat segalanya berubah. Seharusnya semua tokoh masyarakat mendewasakan warganya,” kata dia.

Ia pun meminta seluruh lapisan masyarakat dan Pemprov DKI saling bahu membahu selama lima hari ke depan untuk menyukseskan kebijakan PPKM Darurat ini.

Pasalnya, upaya yang dilakukan pemerintah tak akan berhasil bila tak ada peran aktif dari masyarakat.

“Ini saatnya kita membangun peradaban yang lebih baik, seperti masyarakat di Vietnam, Taiwan, Jepang, dan Italia yang mampu disiplin,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

Petugas gabungan Polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP melakukan penyekatan sebelum underpass Jalan Jenderal Basuki Rachmat atau yang dikenal dengan Underpass Basura, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Polisi menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk sebelum Underpass Basura untuk mengurangi mobilitas warga.
Petugas gabungan Polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP melakukan penyekatan sebelum underpass Jalan Jenderal Basuki Rachmat atau yang dikenal dengan Underpass Basura, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Polisi menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk sebelum Underpass Basura untuk mengurangi mobilitas warga. (Tribunnews/Herudin)

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo lewat siaran langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021) malam.

Meski begitu, Pemerintah akan merelaksasi PPKM Darurat secara bertahap pada 26 Juli dengan catatan, tren kasus Covid-19 menurun.

"Jika tren kasus terus menurun, maka 26 Juli 2021, Pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujar Jokowi.

Baca: Jokowi Akan Longgarkan PPKM Darurat secara Bertahap Mulai 26 Juli jika Kasus Covid-19 Menurun

Baca: PPKM Darurat

(TribunnewsWiki.com/Rest, TribunJakarta.com/Dionisius Arya)

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul PPKM Darurat Diperpanjang Sampai 25 Juli, Politisi PDIP: Ini karena Ketidakpatuhan Masyarakat











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Johanis Tanak

    Johanis Tanak adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Rasamala Aritonang

    Rasamala Aritonang adalah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Viral Video 14 Detik Pasangan

    Polisi sebut perekam dan penyebar video viral 14
  • Abu Tumin

    Abu Tumin adalah ulama besar, ahli fikih, dan
  • Banyak Warga Rusia Ingin Kabur,

    Banyak warga Rusia yang melarikan diri ke negara
Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved