Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Tentara Keamanan Rakyat atau yang biasa disingkat TKR merupakan sebutan untuk angkatan perang pertama yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 oleh Pemerintah Indonesia, setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

TKR  dibentuk berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan merupakan hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sudah ada sebelumnya, sementara tentara intinya diambil dari bekas Pembela Tanah Air (PETA).

Tujuan pembentukan angkatan perang ini adalah untuk mengatasi situasi yang mulai tidak aman, akibat kembalinya tentara sekutu ke Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.

Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terdiri dari tiga pasukan, yakni TKR Darat, TKR Laut dan TKR Jawatan Penerbangan yang secara keseluruhan berasal dari perubahan BKR Darat, BKR Laut dan BKR Udara.

Guna memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian mengganti nama angkatan perang ini.

Pada tanggal 7 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat resmi diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.

Baca: Pembela Tanah Air (PETA)

Baca: 17 AGUSTUS - Seri Sejarah Nasional: Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang pembentukan tentara kebangsaan.

Moh. Hatta kemudian memanggil mantan perwira KNIL, Urip Sumohardjo agar menyusun organisasi tentara.

Pada 6 Oktober 1945, pemerintah mengangkat Supriyadi, tokoh PETA, organisasi buatan Jepang, di Blitar, untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat.

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 9 Oktober 1945 menyerukan mobilisasi TKR, yaitu bagi seluruh pemuda Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TKR baik yang sudah atau belum pernah memperoleh latihan militer.

Awalnya markas tertinggi TKR ditetapkan di Purwokerto, tetapi setelah menerima berbagai saran dan pertimbangan strategi dari Urip, maka markas tertinggi dipindahkan di Yogyakarta.

Saat ini markas tersebut telah menjadi museum bernama Museum Dharma Wiratama.

Baca: KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indische Leger)

TKR Laut

Setelah TKR dibentuk pada 5 Oktober 1945, disusul dengan pembentukan TKR Laut yang disahkan pada tanggal 15 November 1945 yang juga bermarkas di Yogyakarta.

Guna menciptakan keseragaman organisasi TKR, maka diselenggarakan perundingan antara para pimpinan TKR Laut, yaitu Mas Pardi, Nazir, Sumarno, RE Martadinata, dan R Suardi.

Perundingan itu dilakukan bersama dengan Urip Sumorhardjo selaku Kepala Staf Umum TKR.

Perundingan tersebut menghasilkan keputusan untuk membentuk divisi TKR Laut yang terdiri dari: 

• Divisi I Jawa Barat markas di Cirebon,

• Divisi II Jawa Tengah markas di Purworejo,

• Divisi III Jawa Timur markas di Surabaya.

Baca: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL)

TKR Penerbangan

Pada tanggal 5 Oktober 1945, dikeluarkan Maklumat Nomor 6 yang mengharuskan TKR bertanggungjawab atas seluruh keamanan baik di darat, laut, dan udara.

Oleh karenanya, pertanggungjawaban dan wewenang atas seluruh pangkalan udara berada di bawah kontrol TKR.

Pada 12 Desember 1945, markas tertinggi TKR menyatakan pembentukan bagian penerbangan sebagai bagian dari Markas Besar Umum.

Para pemimpin TKR atas Penerbangan ialah Soerjadi Soerjadarma sebagai ketua dan Martodisoemo sebagai Wakil Kepala TKR.

Baca: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU)

Baca: 17 AGUSTUS - Serial Pahlawan Nasional: Sugiyono Mangunwiyoto

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Markas Tertinggi TKR (MTTKR) tanggal 5 November 1945 yang ditandatangani oleh Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Markas Besar Umum, dikeluarkan sebuah maklumat yang mengatur dan menginstruksikan perihal seragam dan tanda-tanda Tentara Keamanan Rakyat.

Dikarenakan  suasana kala itu masih sangat kekurangan, MTTKR memerintahkan para komandan di Jawa dan Madura untuk memperlengkapi sendiri seragam-seragam untuk para prajurit.

Dalam maklumat tersebut diperintahkan bahwa warna seragam tidak diharuskan sama, namun tanda pangkat kemiliteran diharuskan sama di seluruh barisan TKR.

Baca: Museum PETA (Pembela Tanah Air)

Hingga awal bulan November 1945, TKR belum memiliki pimpinan tertinggi, karena Suprijadi tidak pernah muncul untuk menduduki jabatannya.

Maka untuk memilih pimpinan tertinggi, pada tanggal 12 November 1945 TKR menyelenggarakan sebuah konferensi di Yogyakarta.

Di bawah pimpinan Kepala Staf Umum TKR, dilakukan pemilihan Pimpinan Tertinggi TKR.

Pertemuan itu dihadiri oleh para panglima divisi dan komandan resimen.

Selain itu, hadir pula Paku Buwono XII, Hamengku Buwono IX, Mangkunegoro VIII dan Paku Alam VIII.

Dalam konferensi tersebut, terpilih Panglima Divisi V Komandeman Jawa Tengah, Kolonel Soedirman sebagai Pemimpin Tertinggi TKR.

Pada tanggal 18 Desember 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengesahkan pengangkatan Soedirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal.

(TribunnewsWiki.com/Septiarani)