Pelanggar Aturan PPKM Darurat Bisa Kena Sanksi Pidana hingga Denda Maksimal Rp100 Juta

Warga yang melanggar aturan PPKM darurat bisa dijatuhi sanksi pidana hingga dikenakan denda.


zoom-inlihat foto
Ilustrasi-pusat-perbelanjaan-2.jpg
Kompas
Ilustrasi pusat perbelanjaan. Pada masa PPKM Darurat untuk wilayah di Jawa Bali mulai Sabtu (03/07/2021) hingga Rabu (20/07/2021) mendatang, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari akan dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50 persen saja.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk wilayah Jawa dan Bali dimulai pada 3—20 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan PPKM Darurat untuk meredam pandemi Covid-19.

Warga yang melanggar aturan PPKM Darurat bisa terancam sanksi pidana hingga dikenakan denda.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Dalam konferensi pers tentang Penjelasan Pelaksanaan PPKM Darurat bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, Kamis (1/7/2021) yang digelar secara virtual, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa ada sanksi yang dikenakan apabila ada yang melanggar aturan PPKM Darurat.

Tito menyampaikan pelanggar aturan PPKM darurat akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sanksi itu tercandum pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

MENDAGRI TITO KARNAVIAN
MENDAGRI TITO KARNAVIAN (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)

Baca: Tito Karnavian

Baca: PPKM Darurat Jawa-Bali, Berikut Jam Operasional dan Jenis Industri yang Diizinkan Bekerja di Kantor

Terdapat ancaman pidana maksimal enam bulan hingga satu tahun dan denda maksimal Rp100 juta.

"Sanksi tetap digunakan dengan undang-undang yang ada. Misalnya UU terkait tentang penegakan protokol kesehatan pandemi. Itu adalah UU Kekarantinaan Kesehatan, kemudian tentang UU Wabah Penyakit Menular," kata Tito dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kamis (1/7/2021).

"Di antaranya kalau seandainya terjadi kerumunan besar yang tidak ada protokol pesehatan sehingga menyebabkan penularan. Itu dapat dikenakan pidana, bahkan pidananya cukup lama waktunya," ujarnya.

Selain dikenakan UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU Tentang Wabah Penyakit Menular, para pelanggar PPKM Darurat ini juga bisa dikenakan Pasal 212 dan Pasal 218 KUHP.

"KUHP juga bisa dikenakan, kalau memang sudah diperintahkan untuk berhenti tidak melanjutkan perjalanan karena itu sudah diatur tidak boleh," ucap Tito.

"Atau misalnya ada tempat yang jam 8 harusnya ditutup kemudian tidak melaksanakan melawan ada pasalnya. Pasal 212 dan 218 KUHP, melawan perintah petugas yang sah," tuturnya.

Ada juga Peraturan Daerah (Perda) yang akan diterapkan dalam pelanggaran PPKM Darurat.

Untuk Perda, sanksi yang dikenakan bisa berupa sanksi pidana, denda, atau sanksi sosial.

Sementara Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sanksinya akan lebih banyak berupa sanksi sosial.

"Selain itu juga Perda. Kalau yang Perda itu ada sanksinya yaitu pidana denda ada sanksi sosial. Perkada lebih banyak ke sanksi sosial," tambahnya.

Baca: PPKM Darurat Diberlakukan di Seluruh Jateng, Gubernur Ganjar Minta Masyarakat Tidak Panik

Baca: Luhut Binsar Pandjaitan

Tito menuturkan bahwa pemberian sanksi pada pelanggar PPKM Darurat ini akan dijalankan oleh Satpol PP bersama Polri dan Kejaksaan.

Mekanisme Operasi Justisi Tindak Pidana Ringan ini dipakai agar bisa memberikan efek jera kepada para pelanggar.

"Ini akan dijalankan oleh Satpol PP bersama Polri dan Kejaksaan menggunakan mekanisme Operasi Justisi Tindak Pidana Ringan, untuk memberikan efek jera," katanya.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Kecelakaan di Tol Cipularang, Truk

    Insiden kecelakaan terjadi di KM 91 Tol Cipularang,
© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved