KPK Diminta Fokus Bekerja Atasi Korupsi dan Abaikan Kasus Pegawai yang Tak Lulus TWK

Hendardi mengatakan orang-orang yang tidak lulus TWK memilih bermanuver politik daripada membawa persoalan ini ke ranah hukum.


zoom-inlihat foto
loho-kpk.jpg
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Komisi Pemberantasaan Korupsi atau KPK


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk fokus bekerja memberantas kasus korupsi.

Hal ini berkaitan dengan kasus tidak lulusnya pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK dan harus mundur dari lembaga yang menangani kasus rasuah itu.

Seperti yang diberitakan Kompas TV, KPK memberikan informasi tambahan bahwa hanya 51 orang saja yang akan diberhentikan.

Sebanyak 24 orang lainnya dikatakan bisa diselamatkan dan tetap bisa menjadi pegawai KPK.

Persoalan ini kemudian menjadi kontroversional, terutama terkait dengan adanya dugaan penyelenggaraan TWK yang tak sesuai hingga isu penyingkiran.

Baca: Komnas HAM Ingin Klarifikasi Terkait Kasus TWK KPK, Politisi: Ini Bukan Pelanggaran HAM

Baca: Ketua KPK Firli Bahuri Absen di Debat Terbuka soal TWK, Jubir: Harap Ciptakan Situasi yang Kondusif

Peserta bersiap untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (17/2/2020). Badan Kepegawaian Daerah atau BKD DKI Jakarta mencatat pelamar CPNS DKI Jakarta pada 2019 sebanyak 50.528 pelamar, peserta yang lolos administrasi dan lolos tes SKD untuk mengisi 3.390 formasi CPNS yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.
Peserta bersiap untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (17/2/2020). Badan Kepegawaian Daerah atau BKD DKI Jakarta mencatat pelamar CPNS DKI Jakarta pada 2019 sebanyak 50.528 pelamar, peserta yang lolos administrasi dan lolos tes SKD untuk mengisi 3.390 formasi CPNS yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. (Tribunnews.com)

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum pidana, Petrus Selestinus angkat bicara.

Menurut Petrus, polemik TWK terkesan tidak selesai karena mereka yang tidak lulus tes tidak menempuh upaya hukum.

Oleh karena itu, diri menyarankan agar KPK terus bekerja dan mengabaikan polemik TWK.

"Jadi KPK terus saja bekerja, fokus pada tugas penegakan hukum, abaikan perilaku pegawai yang tidak lulus dan Komnas HAM yang sama-sama salah jalur," ujar Petrus dalam pernyataannya pada Tribunnews, Jumat(18/6/2021).

"Keengganan menempuh upaya hukum bisa saja pertimbangannya, karena panggung untuk genderang perang di media sosial tidak terbuka lebar, juga kalkulasi kalah menang, mungkin kecil peluangnya untuk menang," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi juga memberikan komentar.

Hendardi menjelaskan bahwa soal pelaksanaan TWK, KPK hanya menjalankan perintah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

Pelaksana teknisnya adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan beberapa asesor.

Artinya, KPK tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan TWK.

"Jadi kalau dikatakan bahwa ini kemauan Pak Firli atau KPK, saya kira itu keliru," katanya.

Menurutnya, isu TWK bisa dikatakan sudah selesai.

Hendardi mengatakan orang-orang yang tidak lulus TWK memilih bermanuver politik daripada membawa persoalan ini ke ranah hukum.

"Mereka ke PGI, ke MUI, ke Komnas HAM dan sebagainya. Itu hak mereka. Persoalannya sangat sederhana, tapi dibuat tidak sederhana," ujar Hendardi.

Hendardi menilai segelintir orang yang tidak lulus TWK punya modal politik ketika Firli belum memimpin KPK.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved