Daftar Kelompok Sembako yang Akan Kena PPN, Beras Petani Lokal Tidak Termasuk

Sri Mulyani mengatakan salah satu sembako yang akan dikenai pajak ialah beras premium dan juga daging wagyu.


zoom-inlihat foto
sri-mulyani-6.jpg
Tribunnews/JEPRIMA
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan tidak semua sembako akan dikenai PPN. Dia mengatakan salah satu sembako yang akan dikenai pajak ialah beras premium.


TRIBUNNEWSWIKI.COM – Rencana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sekolah dan sembako atau keburuhan pokok menuai pro dan kontra.

Beberapa tokoh menilai pemungutan pajak sembako justru membebani rakyat.

Namun, pemerintah menjelaskan bahwa tidak semua sembako akan dikenai PPN.

Tarif PPN hanya akan ditarik dari bahan pangan kelas premium.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Neilmaldrin Noor, mengatakan sembako nonpremium yang dibeli di pasar tradisional akan terbebas dari PPN.

Baca: Wacana PPN Sembako Terus Diserukan, Pemerintah Sebut Sembako di Pasar Tradisional Tak Kena Pajak

Baca: Setelah Sembako, DPR Juga Menolak Wacana Pemerintah Tarik PPN dalam Jasa Pendidikan

Stok bahan pokok beras yang dijual di pasar (Dok. Humas Kementan)
Stok bahan pokok beras yang dijual di pasar (Dok. Humas Kementan) (Kompas.com)

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tarif PPN sembako premium akan berbeda dengan beras Bulog maupun daging sapi biasa.

Besaran tarif yang dikenakan juga akan disesuaikan dengan kemampuan membayar (ability to pay) konsumen antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah.

Akan tetapi, besaran tarifnya akan disiskusikan lebih lanjut pada internal kementerian sebelum dibawa untuk didiskusikan di Senayan.

"Oleh karena itu agar tidak memperpanjang polemik publik saya sampaikan bahwa, barang kebutuhan pokok yang dikenakan adalah kebutuhan pokok yang premium," beber Neil dalam konferensi video, Senin (14/6/2021) seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca: Sembako Bakal Dikenai PPN, Anggota DPR Fraksi PKS: Jadi Wacana Saja Enggak Pantas, Apalagi RUU

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). (KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA)

Penjelasan lebih lanjut datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani kembali menegaskan, pemerintah tidak akan menarik PPN terhadap sembako yang dijual di pasar tradisional.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut beberapa sembako yang tidak akan dipungut PPN.

Untuk komoditas beras, misalnya beras lokal dengan merek Rojolele hingga Pandan Wangi akan terbebas dari PPN karena banyak dikonsumsi masyarakat pada umumnya.

"Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati.

Baca: Hj. Sri Mulyani

Baca: Kemenkeu Bocorkan Ciri-ciri Sekolah Premium yang Akan Dikenai PPN

Salah satu pedagang daging sedang memotong potongan daging sapi untuk dijual di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Selasa (19/1/2021) siang.
Salah satu pedagang daging sedang memotong potongan daging sapi untuk dijual di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Selasa (19/1/2021) siang. (KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL)

Namun, beras premium seperti beras basmati dan beras shirataki bisa dipungut PPN.

Pasalnya, beras kalangan kelas atas itu berharga 5-10 kali lipat daripada harga beras lokal.

Begitu juga dengan komoditas lain seperti daging sapi.

Daging sapi yang akan dipungut pajak adalah daging sapi Kobe dan daging sapi Wagyu yang harganya sekitar 10-15 kali lipat dari harga daging sapi biasa.

"Beras produksi petani kita seperti Cianjur, Rojolele, Pandan Wangi, dan lain-lain yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN)," tutur Sri Mulyani.

"Seharusnya (daging sapi premium) perlakukan pajak berbeda dengan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak.

Itu asas keadilan dalam perpajakan di mana yang lemah dibantu dan dikuatkan, dan yang kuat membantu dan berkontribusi," kata Sri Mulyani.

Simak berita lainnya mengenai pengenaan pajak sembako di sini

(Tribunnewswiki.com/Kompas.com)











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved