lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono kekeuh meminta Presiden Jokowi menjabat hingga 3 periode.
Padahal dalam Undang Undang Dasar 1945 diatur bahwa masa jabatan presiden paling lama adalah dua periode.
Bukan tanpa sebab Arief Puyuono mengatakan hal demikian.
Menurut dia, di tengah pandemi dan dampak merosotnya ekonomi, tidak etis jika para elit politik menepuk dada mencalonkan diri jadi presiden pada Pilpres 2024.
Arief berharap agar Jokowi dapat memimpin Indonesia bangkit dari keterpurukan.
Baca: Arief Puyuono
Baca: Wacana Presiden Tiga Periode Buat Gaduh, Jubir Presiden Tegaskan Jokowi Pegang Teguh Konstitusi
"Pak Jokowi tolong legowo mendengarkan keinginan dan harapan rakyat untuk terus memimpin sampai bangsa ini bangkit lagi.
Makanya rakyat minta dengan tulus agar Pak Jokowi legowo mau nyambung 3 periode," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Selasa (16/3/2021).
Mantan Waketum Partai Gerindra ini meminta para elit politik menghilangkan pikiran untuk berebut kursi presiden.
Sebaiknya, lanjut Arief, semua konsentrasi memperkuat pemerintah Jokowi untuk menyelamatkan rakyat dari bencana pandemi dan dampaknya.
"Saat ini yang dimiliki rakyat dan bangsa Indonesia saat ini adalah seorang Presiden Jokowi yang sedang berjuang melawan pandemi, membangkitkan ekonomi, dan melanjutkan pembangunan yang tertunda akibat pandemi."
"Seharusnya semua pihak bersatu mendukung Pak Jokowi, bukannya malah bikin tim sukses capres," ujarnya.
Baca: Tanggapan Jokowi dan Mahfud MD soal Presiden 3 Periode, Tegas Membantah Tudingan Amien Rais
Baca: Soal Presiden 3 Periode, Jokowi Tegaskan Tak Berniat: Saya Sama Sekali Tidak Memiliki Niat
Ia berujar hanyalah para elit politik yang punya kepentingan capres dan tim suksesnya yang menolak Jokowi 3 periode.
Sementara itu, seluruh rakyat Indonesia masih membutuhkan Jokowi untuk periode selanjutnya.
"Mereka elite politik silahkan bertanding membuktikan diri paling layak untuk mendampingi Jokowi sebagai wakil presiden.
Tapi jangan ganggu kerja Jokowi menyelamatkan rakyat dan negara dari dampak pandemi dan melanjutkan pembangunan," pungkasnya.
Sebelumnya pihak Istana telah menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki niatan untuk memperpanjang masa jabatannya hingga tiga periode.
"Presiden sampai dengan saat ini masih memegang komitmen reformasi tentang pembatasan periode masa jabatan presiden 2 (dua) periode," kata Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/3/2021).
Baca: Video Mesum Parakan 01 Viral hingga Buat Pemeran Trauma, Polisi Kini Buru sang Perekam
Baca: Empat Pria yang Perkosa Seorang Istri di Depan Suaminya yang Terikat Jalani Eksekusi Gantung di Iran
Jaleswari menambahkan, komitmen tersebut telah ditegaskan oleh Presiden jauh-jauh hari.
Pada 2 Desember 2019, presiden menegaskan bahwa ide masa jabatan presiden 3 (tiga) periode merupakan isu yang dihembuskan untuk menampar muka presiden, mencari muka presiden dan menjerumuskan presiden.
Bahkan Presiden Jokowi juga telah memberikan klarifikasinya.
Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintahannya saat ini menjunjung tinggi konstitusi.
Maka dari itu Presiden Jokowi menegaskan bahwa masa jabatannya hanya sampai dua periode.
“Saya menjadi presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi.
Karena itu, pemerintahan ini juga berjalan tegak lurus dengan konstitusi.
Dan sikap saya terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode tidak berubah sampai detik ini,” jelas Presiden Jokowi melalui akun Instagramnya, @jokowi pada Senin (15/3/2021).
Baca: Tanggapan Ruangguru soal Viralnya Program Magang Bergaji Rendah: Kami Siap Mendengar Masukan
Baca: Muhammad Amien Rais
Jokowi mengatakan jika dirinya tidak memiliki niat untuk memperpanjang masa jabatannya.
Hal ini sesuai dengan UUD 1945 yang telah mengatur masa jabatan presiden paling lama dua periode.
“Saya sama sekali tidak memiliki niat, juga tidak berminat, untuk menjadi presiden tiga periode.
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden paling lama dua periode.
Mari kita patuhi bersama,” imbuhnya.
Sebelumnya tudingan amandemin UU 1945 yang akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk merubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode disampaikan oleh pendiri Partai Ummat, Amien Rais.
Baca: Amien Rais Singgung Ancaman Neraka Jahanam di Depan Jokowi saat Bahas Penembakan Laskar FPI
Baca: Jokowi Bersedia Temui Amien Rais, Fahri Hamzah Beri Pujian
"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta Sidang Istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," tutur Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin.
"Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden bisa dililih 3 kali," imbuhnya.
Tudingan Amien Rais itu ditampik oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, yang mengatakan bahwa Jokowi tetap patuh pada ketentuan masa jabatan Presiden dua periode.
Baca selengkapnya tentang Presiden Tiga Periode di sini
(Tribunnewswiki.com/SO, Tribunnews.com/Reza Deni)
