lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Pemerintah berencana melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun ini.
Impor tersebut akan dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, menjaga ketersediaan beras di dalam negeri merupakan hal penting untuk dilakukan agar harganya bisa tetap terkendali.
"Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting. Sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta ton," ujarnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021) seperti dilansir Kompas.com.
Di sisi lain, keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras ini tidak sesuai dengan seruan benci produk asing yang digaungkan Presiden Joko Widodo.
Baca: Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk ke Indonesia, Jokowi: Tidak Perlu Khawatir
Baca: Jadi Kontroversi, Siapa yang Bujuk Jokowi Teken Aturan Investasi Miras? Kepala BKPM Buka Suara
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Presiden Jokowi dengan lantang menyerukan untuk mencintai produk dalam negeri dan benci produk luar negeri.
Diberitakan Kompas.com, pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam pidatonya saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2021 pada Kamis (4/3/2021) lalu.
"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (6/3/2021).
Jokowi menyebut, kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri perlu digaungkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri.
"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia," kata Jokowi.
Pembelaan pemerintah
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, rencana impor ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas, Kementerian Perdagangan bahkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut.
Menurut dia, impor beras akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock.
"Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia mesti memastikan barang itu selalu ada. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock," jelas Lutfi.
Baca: Resmi Cabut Perpres Investasi Miras, Indo Barometer Sebut Jokowi Figur yang Demokratis
Baca: Anak Jokowi Minta Solo Jadi Kota Prioritas Vaksinasi Covid-19, Gibran: Solo Ini Menopang Daerah Lain
Klaim pemerintah, impor sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.
Stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Selain itu, adanya banjir yang menerjang beberapa daerah mengancam ketersediaan pasokan beras.
Namun begitu, pemerintah juga akan tetap melakukan pengadaan beras beras-besaran dari petani lokal.
Upaya menjaga ketersediaan stok beras tersebut dilakukan melalui penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton pada saat panen raya Maret hingga Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni hingga September 2021.
Sebelum pemerintah mengumumkan impor beras, pada Januari lalu ditemukan beredarnya beras impor asal Vietnam di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Masuknya beras ini terjadi kala stok beras nasional dilaporkan dalam kondisi aman tanpa gejolak harga yang berarti.
Beras impor yang disebut berasal dari Vietnam ini dijual dengan harga Rp 9.000 per kilogram (kg), lebih rendah dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium.
Baca: Jokowi Izinkan Produksi Minuman Keras Secara Legal, Ini Syaratnya
Baca: Pidato Perdana Moeldoko saat Ditunjuk Jadi Ketum Demokrat Oleh KLB yang Kontra dengan Anak SBY
Janji Jokowi tolak impor beras
Selain tak sejalan dengan kampanye benci produk asing, impor beras ini juga bertentangan dengan janji Jokowi saat kampanye pilpres.
Dilansir oleh Kompas.com, selama masa dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah sudah mengimpor beras dalam beberapa tahap.
Di sisi lain, Jokowi sendiri menegaskan janjinya dalam beberapa kesempatan saat kampanye Pilpres untuk menolak impor beras karena dianggap menyengsarakan petani lokal.
Saat masih calon presiden di 2014, Joko Widodo tegas mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla.
Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.
"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, seperti diberitakan Kompas.com pada 2 Juli 2014.
Baca: AHY Dikabarkan Maju Pilpres 2024, Respon Menohok Marzuki Ali: Indonesia Bukan Negara Pacitan
Baca: 12 Daerah di Indonesia yang Beresiko Tinggi Penularan Covid-19, DKI Jakarta Justru Tak Ada
Menurut Jokowi, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi.
Jokowi pun memuji beras Cianjur yang pulen dan wangi.
"Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan," ucap dia.
(Tribunnewswiki.com, Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Janji Tolak Impor Beras Sejak Nyapres di 2014, Realisasinya?" dan artikel berjudul
"Usai Serukan Benci Produk Asing, Pemerintah Umumkan Buka Impor Beras"
