Korea Utara Dilanda Bencana Kelaparan Akibat Aturan Ketat Kim Jong Un Terkait Pandemi Covid-19

Hingga saat ini, negara penganut ideologi Juche itu masih mengeklaim nol kasus virus corona meski berbatasan dengan China.


zoom-inlihat foto
pemimpin-korea-utara-kim-jong-un-membaca-surat-pribadi-dari-presiden-as-donald-trump.jpg
KCNA VIA KNS / AFP
(ILUSTRASI) Gambar file tak bertanggal ini dirilis dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara pada 23 Juni 2019 menunjukkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un membaca surat pribadi dari Presiden AS Donald Trump di lokasi yang tidak diketahui. Kim Jong Un mengatakan hubungannya dengan Donald Trump seperti "film fantasi", menurut penerbit buku baru tentang presiden AS yang akan mengungkap 25 surat pribadi yang dipertukarkan antara kedua pemimpin.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Aturan ketat yang diterapkan di Korea Utara berujung kelaparan yang dialami oleh warganya.

Laporan penyidik PBB menyebutkan, protokol ketat yang diberlakukan oleh pemerintah Korea Utara untuk menangkal Covid-19 berimbas pada pelanggaran hak asasi manusia dan kesulitan ekonomi.

Hingga saat ini, negara penganut ideologi Juche itu masih mengeklaim nol kasus virus corona meski berbatasan dengan China.

Setahun terakhir, pemerintah Korea Utara menutup perbatasan, membatas perjalanan antar-negara maupun internasional.

Akibatnya, sekelompok diplomat Rusia dan keluarganya terpaksa meninggalkan Korut menggunakan troli yang dikayuh memakai tangan.

Kelompok berisi delapan orang, termasuk anak tiga tahun, harus bepergian 32 jam pakai troli dan dua jam dengan bus untuk mencapai Rusia.

Baca: Korea Utara: Badai Debu dari China Bisa Tularkan Covid-19

Baca: Kejadian Langka, Pejabat Korea Utara Sudah Miliki Twitter, Diduga Jadi Kendaraan Propaganda Terbaru

Kekhawatiran kelaparan yang dialami rakyat Korut diungkapkan Tomas Ojea Quintana, Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Korea Utara.

Dalam laporannya seperti dikutip Reuters, Quintana menyatakan isolasi Pyongyang atas Covid-19 sudah jelas melanggar HAM.

Dia pun menyerukan pemerintahan Kim Jong Un untuk memastikan dampak penerapan protokol tak sampai lebih besar dari wabah.

Kelima orang tersebut dieksekusi setelah mereka mengkritik kebijakan ekonomi Korea Utara
Kelima orang tersebut dieksekusi setelah mereka mengkritik kebijakan ekonomi Korea Utara (KCNA VIA KNS / AFP via Getty Image)

Jumlah diplomat yang bertugas di Korut menyusut pada tahun lalu. Banyak kedutaan negara Barat tutup karena dilarang merotasi personel.

Pyongyang jelas tidak mengakui mandat Quintana, dan sebelumnya membantah tuduhan PBB mengenai dugaan pelanggaran HAM.

Namun, Quintana mencatat menyusutnya perdagangan dengan China membuat pendapatan keluarga di menengah ke bawah menipis.

"Mulai terjadi kelangkaan di bahan penting, produk pertanian, hingga bahan mentah untuk pabrik," tulis Quintana.

Baca: Kim Jong Un Dorong Korea Utara Upgrade Senjata Nuklir, Harus Bisa Musnahkan Target Sejauh 15 Ribu KM

Dilansir Daily Mirror Rabu (3/3/2021), Quintana khawatir badai dan topan pada tahun lalu bisa menyebabkan krisis pangan.

Dia melaporkan, kematian karena kelaparan sudah terjadi di kalangan anak-anak dan lanjut usia yang terpaksa mengemis.

Operasi kemanusiaan di Korea Utara terpaksa ditangguhkan, di mana saat ini hanya terdapat tiga pekerja kemanusiaan.

Sementara bantuan yang didatangkan dari tetangga sekaligus sekutu utama mereka tertahan di perbatasan karena masalah impor.

Retas informasi vaksin Pfizer

Badan intelijen Korea Selatan mengatakan Korea Utara berusaha mencuri informasi tentang vaksin dan perawatan virus corona dengan meretas Pfizer.

Padahal, negara yang dipimpin Kim Jong Un itu mengaku nol kasus Covid-19.





Halaman
123






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved