lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Seorang wanita Muslim Myanmar turun menjadi korban tewas bersama 17 demonstran lainnya dalam rangkaian aksi demonstrasi warga Myanmar memprotes kudeta militer.
Muslim Myanmar, terkhusus Muslim Rohingya, adalah golongan minoritas di Myanmar.
Mereka malah menghadapi genosida saat Myanmar masih dipimpin Aung San Suu Kyi, yang kini ditangkap dan digulingkan oleh jenderal Min Aung Hlaing.
Uniknya, Min Aung Hlaing adalah jenderal yang memimpin saat operasi pembasmian etnis Muslim Rohignya.
Dalam situasi sekompleks itu, Muslim Myanmar mendukung aksi protes pendukung Aung San Suu Kyi dan ikut aktif terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi di Myanmar.
Wanita Muslim Myanmar yang tidak dilaporkan namanya itu dikuburkan pada Selasa (2/3/2021), setelah disalatkan.
Ratusan warga Myanmar mengantar jenazah wanita Muslim Myanmar ini.
Sementara itu, dikutip Al Jazeera, Selasa (2/3/2021), ASEAN mulai menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan mendorong pembicaraan antara pemimpin sipil dan militer.
Baca: 18 Pengunjuk Rasa Myanmar Tewas selama Demo Antikudeta, Dunia Kutuk Tindakan Keras Junta Militer
Dalam pertemuan virtual, menteri luar negeri regional ASEAN bersiap untuk mengadakan pembicaraan virtual dengan perwakilan militer Myanmar pada hari Selasa, ketika pengunjuk rasa anti-kudeta kembali ke jalan-jalan di kota utama Yangon menentang ancaman baru dari Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, dalam wawancara yang disiarkan televisi pada Senin malam, mengatakan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara akan memberi tahu militer bahwa mereka terkejut dengan kekerasan di Myanmar dan menyerukan pembebasan pemimpin terpilih negara itu, Aung San Suu Kyi, dan untuk kedua belah pihak untuk berbicara.
Baca: Dubes Myanmar untuk PBB Dipecat, Dianggap Berkhianat karena Bersumpah Bakal Perangi Junta Militer
“Ketidakstabilan di setiap sudut Asia Tenggara mengancam dan mempengaruhi kita semua,” katanya, menambahkan bahwa kudeta akan menyebabkan “kerusakan yang menyedihkan bagi masyarakat dan ekonomi Myanmar”.
Perebutan kekuasaan oleh militer pada 1 Februari telah menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan, menarik ratusan ribu orang ke jalan-jalan kota besar dan kecil di seluruh negeri saat para dokter, guru, dan pegawai negeri sipil lainnya berhenti bekerja sebagai protes terhadap kudeta tersebut.
Dalam tindakan keras paling berdarah, pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa pada hari Minggu, menewaskan sedikitnya 18 orang dan melukai puluhan lainnya.
Pembunuhan tersebut memicu kecaman internasional yang meluas, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sekelompok legislator ASEAN yang mengatakan mereka "khawatir dengan skala penangkapan sewenang-wenang dan lonjakan kekerasan di Myanmar".
Baca: Mereka Bukan Tentara atau Polisi, Mereka Teroris: Seorang Wanita Pendemo Myanmar Ditembak Mati
ASEAN yang beranggotakan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, juga memperbarui upayanya untuk membuka saluran antara pemimpin militer dan sipil Myanmar.
Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, mengindikasikan di Twitter bahwa ASEAN akan bersikap tegas dengan Myanmar dan mengatakan kebijakan kelompok regional tersebut untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota "bukanlah persetujuan menyeluruh atau persetujuan diam-diam untuk kesalahan yang dilakukan di sana".
Dia juga menyebut Aung San Suu Kyi sebagai "satu-satunya harapan demokrasi Burma".
Namun upaya ASEAN untuk terlibat dengan militer Myanmar mendapat teguran keras dari kelompok-kelompok dalam gerakan anti-kudeta.
Sa Sa, perwakilan dari komite legislator yang digulingkan, mengatakan ASEAN seharusnya tidak berurusan dengan "rezim yang dipimpin militer tidak sah ini", sementara alumni program pemuda ASEAN di Myanmar mengatakan blok tersebut harus berbicara dengan perwakilan Pemerintahan Suu Kyi, bukan pemerintahan militer.
"ASEAN harus memahami bahwa kudeta atau pemilihan ulang yang dijanjikan oleh junta militer sama sekali tidak dapat diterima oleh rakyat Myanmar," katanya dalam surat kepada ASEAN.
