lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Berikut adalah profil Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan yang dapat penghargaan antikorupsi tapi justru ditangkap KPK karena korupsi.
Nurdin Abdullah merupakan Gubernur Sulawesi Selatan yang tak lain adalah mantan Bupati Bantaeng diciduk bersama beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak swasta.
Fakta unik Nurdin Abdullah yakni saat menjadi kepala daerah pernah mengantongi banyak penghargaan.
Bahkan suami Liestiaty ini pernah menerima Penghargaan Anti Korupsi Bung Hatta (BHACA) tahun 2017.
Nurdin juga mendapatkan penghargaan atas predikat yang didasarkan pada standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 2017.
Gubernur Sulawesi Selatan ini juga pernah memperoleh Tanda Bintang Jasa Utama Bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2016.
Nurdin Abdullah adalah pria kelahiran 7 Februari 1963 di Pare-Pare, Sulawesi Selatan.
Gubernur Sulawesi Selatan ini menikah dengan Liestiaty F. Nurdin dan dikarunia 3 anak.
Nurdin menjadi gubernur menggantikan Syahrul Yasin Limpo setelah terpilih pada Pilkada 2018.
Saat itu, Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman maju dalam Pilkada Sulawesi Selatan.
Pasangan ini diusung Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P), dan Partai Amanat Nasional ( PAN).
Baca: OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Koper Berisi Uang Rp2 Miliar Disita KPK
Baca: Ditetapkan Jadi Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Langsung Ditahan di Rutan KPK
Mereka memperoleh nomor urut 3 dalam acara pesta rakyat tersebut.
Pasangan nomor urut 3 ini mampu mengalahkan 3 calon lain dengan meraih suara terbanyak sebesar 1.867.303 suara (43,27 persen) pada Pilkada 2018.
Gubernur Bergelar Profesor
Ternyata gubernur Nurdin Abdullah merupakan seorang profesor.
Diketahui Nurdin abdullah adalah lulusan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin tahun 1986, seperti dikutip dari situs resmi sulselprov.go.id.
Kemudian Nurdin Abdullah melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Kyushu Jepang.
Bahkan gubernur yang saat ini berurusan dengan KPK ini merupakan Guru Besar di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
Hal ini berdasarkan surat keputusan jabatan guru besar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2020.
Nurdin pun juga ikut dalam Dewan Penyantun Politeknik Negeri Makassar.
