Terlibat Isu Kudeta, Demokrat Pecat 7 Kadernya secara Tidak Hormat, Ada Jhoni Allen dan Marzuki Alie

Partai Demokrat memecat 7 orang kadernya yang dianggap terlibat dan mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau kudeta.


zoom-inlihat foto
partai-demokrat-77.jpg
Serambinews.com
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Sekjen, Teuku Riefky Harsya, dan jajaran pengurus Partai Demokrat lainnya saat mengumumkan pemecatan tujuh kadernya, Jumat (26/2/2021). Tujuh orang yang dipecat termasuk Marzuki Alie dan Jhoni Allen.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Partai Demokrat memecat tujuh orang kadernya yang dianggap terlibat dan mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau kudeta.

DPP Partai Demokrat memecat tujuh kader secara tidak hormat atau sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat.

Tindakan pemecatan tersebut berdasarkan desakan dari para Ketua DPD dan Ketua DPC.

"DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap nama-nama berikut: Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat, Herzaky Mahendra Putra melalui keterangannya, Jumat (26/2/2021).

"Keputusan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada enam orang anggota Partai Demokrat ini, juga sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang telah melakukan rapat dan sidangnya selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini," lanjutnya.

Terkait dengan GPK-PD, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun. (Tribunnews/HERUDIN)

Dewan Kehormatan menyatakan bahwa mereka terbukti mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan kepada kader dan pengurus partai.

Kemudian menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoaks dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah.

Baca: Partai Demokrat Panas, 2 Ketua DPC Dipecat karena Dukung KLB, Eks Wasekjen Pertanyakan Maksud SBY

Baca: Dituding Terlibat dalam Isu Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko Minta SBY Tak Menekan Dirinya

Bahwa Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal.

"Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara," ujarnya.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved