Selama lebih dari seminggu itu juga telah mematikan akses internet setiap malam dari pukul 01.00 pagi.
Militer mengatakan pihaknya mengambil alih kekuasaan karena pemilihan November lalu ditandai dengan penyimpangan pemilihan yang meluas.
Pernyataan ini dibantah oleh komisi pemilihan negara bagian, yang anggotanya telah digantikan oleh junta yang berkuasa.
Junta mengatakan akan memerintah selama satu tahun dalam keadaan darurat dan kemudian mengadakan pemilihan baru.
Baca: Warga Myanmar Lawan Kudeta dengan Mogok Kerja, Militer Siapkan Sanksi untuk PNS yang Ikut-ikutan
Pemerintah Barat termasuk Inggris dan AS telah menjatuhkan sanksi pada negara itu dalam upaya untuk menekan para jenderal agar melepaskan cengkeraman mereka atas kekuasaan.
Sementara itu, anggota ASEAN mendesak militer Myanmar membuat beberapa kelonggaran untuk membantu meredakan ketegangan.
Pengelompokan regional 10 negara memandang dialog dengan para jenderal sebagai metode yang lebih efektif untuk mencapai kompromi daripada metode yang lebih konfrontatif, seperti sanksi.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengunjungi ibu kota Thailand, Bangkok, pada hari Rabu dan mengadakan pembicaraan tiga arah dengan mitranya dari Thailand Don Pramudwinai dan menteri luar negeri baru Myanmar, pensiunan kolonel militer Wunna Maung Lwin, yang juga melakukan perjalanan ke Thailand.
Baca: Cara Rakyat Myanmar Jatuhkan Penguasa Militer Hasil Kudeta: Boikot Seluruh Instansi Publik
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Marsudi untuk mengkoordinasikan respon regional terhadap situasi di Myanmar.
"Kami meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan. . . untuk menghindari korban dan pertumpahan darah,'' kata Retno dalam konferensi pers virtual setelah dia kembali ke Indonesia, menekankan perlunya dialog, rekonsiliasi dan pembangunan kepercayaan.
Menlu Retno mengatakan bahwa dia telah menyampaikan pesan yang sama kepada sekelompok anggota Parlemen Myanmar yang terpilih yang telah membentuk pemerintahan alternatif gadungan setelah dilarang oleh kudeta militer untuk mengambil kursi mereka.
Anggota parlemen tersebut berasal dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi, yang menang telak dalam pemilihan November lalu yang akan memberinya masa jabatan lima tahun kedua di kantor.
(tribunnewswiki.com/hr)