lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat International Criminal Court (ICC), Pengadilan Kriminal Internasional, oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.
Pemerintahan Biden telah berjanji untuk meninjau secara menyeluruh sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump, yang menuduh pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu melanggar kedaulatan AS dengan mengizinkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang oleh pasukan AS di Afghanistan.
Israel telah meningkatkan tekanan pada ICC setelah keputusannya pada awal Februari bahwa yurisdiksi pengadilan tersebut meluas ke wilayah Palestina yang diduduki, membuka jalan baginya untuk membuka penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, menurut laporan Axios.
Israel khawatir okupansinya terhadap wilayah Palestina akan masuk dalam kategori kejahatan perang.
Israel dan AS dengan cepat mengutuk pengumuman pengadilan tersebut, dengan Israel menuduh pengadilan tersebut murni anti-Semitisme dan AS mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran serius tentang keputusan pengadilan tersebut dan menambahkan bahwa pihaknya sedang meninjau keputusan tersebut, dikutip Al Jazeera, Kamis (25/2/2021).
Tidak ada sekutu yang menjadi pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC, dan keduanya berusaha melindungi warganya dari tuntutan di pengadilan.
Baca: Dulu Jadi Sekutu Dekat AS di Era Trump, Kini PM Israel Belum Pernah Dihubungi Joe Biden, Diremehkan?
Washington, bagaimanapun, telah mendukung dan terlibat dengan pengadilan dalam berbagai bentuk sejak mulai beroperasi pada tahun 2002.
Perselisihan atas yurisdiksi pengadilan telah menghadirkan tantangan awal bagi pemerintahan Biden, yang berusaha untuk terlibat kembali dalam organisasi multilateral.
Israel, sementara itu, dilaporkan telah mendesak sekutu untuk menekan jaksa ICC Fatou Bensouda, salah satu pejabat yang saat ini berada di bawah sanksi AS, agar tidak melanjutkan penyelidikan yang melibatkan orang Israel.
Baca: Ilmuwan Israel Mengklaim Temukan Obat Covid-19 yang Efektif, Pasien Bisa Sembuh dalam 4 Hari
Pada 13 Februari, pengacara Inggris Karim Khan terpilih sebagai jaksa ICC berikutnya untuk menggantikan Bensouda, yang pensiun pada Juni.
Khan, 50, memimpin penyelidikan PBB atas kekejaman oleh kelompok bersenjata ISIS.
Axios melaporkan bahwa diplomat Israel mendesak pejabat AS untuk menjaga sanksi sebagai pengaruh dan bahwa masalah itu juga diangkat selama panggilan antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan timpalannya dari Israel Gabriel Ashkenazi.
'Yurisdiksi teritorial' ICC meluas ke wilayah Palestina
Sebelumnya, keputusan membuka pintu bagi jaksa pengadilan untuk membuka penyelidikan kejahatan perang.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas situasi di wilayah Palestina yang diduduki, membuka jalan bagi jaksa pengadilan untuk membuka penyelidikan kejahatan perang.
Para hakim mengatakan bahwa keputusan mereka didasarkan pada aturan yurisdiksi dalam dokumen pendirian pengadilan yang berbasis di Den Haag dan tidak menyiratkan upaya apa pun untuk menentukan batas negara atau hukum.
Baca: Awalnya Meremehkan, Tiga Drone Israel Berhasil Ditembak Jatuh Pejuang Palestina dan Hizbullah
"Wilayah yurisdiksi Pengadilan dalam Situasi di Palestina... meluas ke wilayah yang diduduki Israel sejak tahun 1967, yaitu Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur," kata mereka.
Israel, yang bukan anggota pengadilan, telah menolak yurisdiksinya.
Jaksa pengadilan, Fatou Bensouda, mengatakan pada Desember 2019 ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan perang telah atau sedang dilakukan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.
Bensouda menyebut tentara Israel dan kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas sebagai kemungkinan pelaku.
