Terjerat Korupsi Lahan Kuburan, Wabup OKU Terpilih Tetap Ingin Dilantik, Ajukan Izin Keluar Rutan

Pengajuan izin keluar Rutan itu akan disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Titis Rachmawati, ke Pengadilan Negeri Palembang


zoom-inlihat foto
wakil-bupati-oku-johan-anuar-digiring-ke-tahanan-polda-sumsel.jpg
Tribun Sumsel/ M Ardiansyah
Wakil Bupati OKU Johan Anuar digiring ke tahanan Polda Sumsel, Selasa (14/1/2020) malam.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) terpilih, Johan Anuar, akan mengajukan izin keluar rutan saat pelantikan pada Jumat (26/2/2021) mendatang.

Kendati demikian, ada kemungkinan Johan akan dilantik di rutan.

Dirinya mendekam di sel tahanan Rutan Pakjo Palembang karena diduga terlibat dalam korupsi lahan kuburan.

Pengajuan izin keluar Rutan itu akan disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Titis Rachmawati, ke Pengadilan Negeri Palembang.

Titis mengatakan, mereka saat ini telah menyiapkan segala surat terkait permintaan izin tersebut.

Namun, mereka masih menunggu keterangan resmi soal ketetapan pasti jadwal pelantikan.

"Surat penetapan dari Mendagri untuk bupati dan wakil bupati terpilih belum kami terima. Nanti, setelah keluar akan langsung kami minta surat permohonan untuk keluar," kata Titis usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (23/2/2021).

Baca: KPK Sita Vila Mewah Seluas Dua Hektare yang Diduga Milik Edhy Prabowo

Baca: Eks Sekretaris MA Nurhadi Pukul Petugas Rutan KPK, Dipicu Keberatan Rencana Renovasi Kamar Mandi

Kuasa Hukum Wakil Bupati OKU Johan Anuar yakni Titis Rachmawati (tengah) usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (23/2/2021). Titis mengaku akan mengajukan surat untuk izin keluar Rutan jelang pelantikan kliennya itu yang akan berlangsung pada (26/2/2021) besok
Kuasa Hukum Wakil Bupati OKU Johan Anuar yakni Titis Rachmawati (tengah) usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (23/2/2021). Titis mengaku akan mengajukan surat untuk izin keluar Rutan jelang pelantikan kliennya itu yang akan berlangsung pada (26/2/2021) besok (KOMPAS.com/AJI YK PUTRA)

Menurut Titis, pengajuan surat permohonan untuk keluar tahanan akan diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang.

Sebab, saat ini status Johan merupakan terdakwa dan sedang mengikuti proses sidang.

"Belum tahu pelantikannya virtual atau langsung, tapi walaupun virtual, tak etis kalau dilantik di dalam. Kami akan mengajukan surat izin keluar dahulu, nanti akan disiapkan,"ujarnya.

Opsi lain: dilantik di rutan

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asri Irwan menerangkan, mereka sejauh ini belum menerima surat izin untuk pelantikan Johan Anuar sebagai Wakil Bupati terpilih OKU.

Baca: Negara Rugi hingga Rp 23,73 triliun atas Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Berikut 8 Tersangkanya

Baca: Tak Perlu Senjata, China Diprediksi Hancur dengan Sendirinya karena Korupsi dan Masalah Ekonomi

Wakil Bupati OKU Johan Anwar (tengah) yang menjadi tersangka atas dugaan kasus mark up lahan kuburan akhirnya dikembalikan karena masa penahanananya di Polda Sumsel telah habis, Selasa (12/5/2020).
Wakil Bupati OKU Johan Anwar (tengah) yang menjadi tersangka atas dugaan kasus mark up lahan kuburan akhirnya dikembalikan karena masa penahanananya di Polda Sumsel telah habis, Selasa (12/5/2020). (KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA)

Asri menjelaskan, izin untuk keluar rutan merupakan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Palembang.

"Kami hanya menjalankan apa yang menjadi keputusan majelis hakim, jika dizinkan (keluar) maka kami ikuti," ujarnya.

Namun, menurut Asri, kejadian bupati terpilih dilantik sudah sering terjadi di KPK.

Namun, hampir semuanya para terdakwa memilih untuk dilantik di rutan.

"Sudah sering kejadian begini, tapi rata-rata semuanya dilantik di rutan karena mereka malu dilantik akibat kasusnya," jelas Asri.

Secara terpisah, Komisioner KPU Sumatera Selatan Hepriadi menjelaskan, Johan Anuar masih akan mengikuti pelantikan sebagai Wakil Bupati OKU meskipun dalam status terdakwa.

"Sepanjang dia belum menerima putusan hukum tetap, artinya masih bisa dan punya hak untuk dilantik," kata Hepriadi. Menurut Hepriadi, pelantikan nanti akan berlangsung secara virtual.

"Informasi dari Mendagri, semua pelantikan bupati dan wakil bupati virtual, bukan hanya OKU saja, tapi seluruh Indonesia," ujarnya.





Halaman
12






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved